Samarinda – Polemik proses seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur kembali mencuat setelah muncul kritik mengenai minimnya keterbukaan informasi, khususnya terkait nilai Computer Assisted Test (CAT) dan hasil psikotes peserta. Situasi ini diperparah dengan dinamika internal antar-fraksi yang disebut tak sepenuhnya dilibatkan dalam proses.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa DPRD telah mengambil langkah resmi untuk meminta klarifikasi. Surat permintaan penjelasan telah dikirimkan kepada pimpinan dewan, fraksi-fraksi, serta para ketua komisi yang berkaitan langsung dengan proses seleksi.
“KPID sampai saat ini kita sudah bersurat ke masing-masing pimpinan, ke masing-masing fraksi, ke masing-masing ketua komisi, dan kita tunggu respon mereka seperti apa,” ungkap Damayanti.
Ia pun menyoroti adanya prosedur yang dianggap melompati peran Komisi I, komisi yang selama ini berwenang dalam pembahasan terkait penyiaran dan regulasinya.
“Saya merasa dalam proses pemilihan KPID ini kok seolah-olah mereka tidak menganggap keberadaan Ketua Komisi I, kok dilangkahi hal itu? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Tidak ada transparansi,” tegasnya.
Lebih jauh, Damayanti mempertanyakan absennya komisioner periode sebelumnya di daftar hasil seleksi. Menurutnya, hal tersebut memunculkan kesan bahwa proses tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Biasanya orang yang terbiasa di situ lebih menguasai. Minimal jadi urutan 10 kan minimal, menurut saya sih seperti itu,” ujarnya.
Damayanti menekankan pentingnya kejelasan segera dari pihak terkait agar tahapan seleksi dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan serta tidak memunculkan kecurigaan publik.(Adv/DprdKaltim)
