Dukungan penuh datang dari legislatif Kalimantan Timur (Kaltim) terkait upaya persiapan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang direncanakan mulai efektif berlaku pada 2 Januari mendatang. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, secara terbuka menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap penandatanganan kerja sama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim.
Menurut Darlis, kolaborasi ini, yang juga direncanakan akan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, merupakan langkah strategis dan krusial dalam mempersiapkan seluruh elemen lembaga pemerintahan dan aparat penegak hukum di Kaltim. Persiapan ini penting untuk menghadapi perubahan fundamental yang akan terjadi dalam sistem peradilan pidana nasional. KUHP baru membawa metode dan konsep yang berbeda dalam penanganan perkara, sehingga kesiapan teknis dan koordinasi yang solid antarlembaga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi di lapangan. Ia menegaskan, keberhasilan penerapan sistem hukum pidana yang baru ini sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Lebih lanjut, Darlis Pattalongi menyoroti salah satu persoalan akut dalam sistem peradilan, yaitu masalah kelebihan kapasitas (overload) di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Ia melihat bahwa KUHP baru menawarkan potensi perubahan positif melalui alternatif pemidanaan baru, seperti sanksi kerja sosial. Opsi ini diharapkan dapat mengurangi tekanan berlebih yang selama ini membebani fasilitas pemasyarakatan.
Darlis menekankan bahwa pembaruan hukum pidana ini memiliki dimensi yang lebih luas, tidak hanya soal efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menyangkut aspek efisiensi dan kemanusiaan bagi warga yang harus berhadapan dengan sistem hukum. Oleh karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Kaltim yang telah memberikan dukungan signifikan kepada Kejati dalam upaya memastikan aturan baru ini dapat diterapkan secara konsisten dan serentak di seluruh wilayah.
Sebagai perwakilan rakyat, Darlis memastikan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal proses implementasi ini melalui fungsi pengawasan terpadu. Pengawasan ini penting untuk mencegah adanya perbedaan penafsiran yang dapat terjadi di berbagai daerah dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan aturan tetap sejalan dengan amanat undang-undang. Darlis berharap semua pemangku kepentingan dapat bergerak serentak demi mewujudkan sistem hukum yang lebih modern, humanis, dan berkeadilan di Kalimantan Timur.
![]()












