Samarinda – Penggunaan dana bantuan untuk Rukun Tetangga (RT) di Kutai Timur menjadi sorotan penting Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah. Ia menekankan bahwa dana ini harus dikelola secara transparan dan sesuai dengan tujuan semula agar benar-benar memberi manfaat bagi warga.
Menurut Syarifatul, RT sebagai pemerintahan paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam menentukan prioritas pemanfaatan dana, sehingga pengelolaannya harus jelas dan terukur.
“Dana RT diberikan untuk kebutuhan riil masyarakat. RT paling mengetahui persoalan warga, tapi pengelolaan harus mengikuti pedoman agar tepat sasaran,” jelasnya, Senin (01/12/2025).
Politisi DPRD Kaltim ini menyoroti besaran alokasi dana yang cukup signifikan, mencapai sekitar Rp250 juta per RT. Menurutnya, angka tersebut ideal bila diiringi pengawasan yang memadai.
“Dana besar seperti ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Harus dipastikan dipakai untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk hal yang tidak relevan,” tegas Syarifatul.
Ia menambahkan, pemanfaatan dana RT seharusnya fokus pada kebutuhan mendesak, seperti perbaikan fasilitas lingkungan, musrenbang, atau pembangunan kecil yang memberi dampak langsung bagi warga.
“Seharusnya digunakan untuk perbaikan got mampet, rapat, atau musrenbang desa. Kalau tidak, dana ini tidak akan tepat sasaran,” ungkapnya.
Syarifatul meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi rutin serta menegakkan SOP agar penggunaan dana tetap transparan dan akuntabel.
“Evaluasi berkala wajib dilakukan. SOP harus diikuti dan pelanggaran harus segera ditindak agar tidak menimbulkan masalah hukum,” tutupnya.
Ia menegaskan, pengawasan yang ketat akan memastikan dana RT bermanfaat maksimal dan mengurangi risiko penyalahgunaan di lapangan, sehingga warga merasakan dampak nyata dari bantuan tersebut.(Adv/DprdKaltim)
![]()












