Samarinda – Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6 triliun membuat seluruh OPD di Kalimantan Timur harus menyesuaikan program dan kegiatan mereka. Rasionalisasi ini berdampak pada tertundanya sejumlah proyek pembangunan dan program prioritas yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat melalui reses.
Hampir semua sektor kini mengalami pengurangan anggaran, sehingga rencana kegiatan harus direvisi agar tetap sesuai kemampuan fiskal daerah.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa penyesuaian ini menyentuh seluruh program, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
“Hampir semua kegiatan terkena rasionalisasi. Kami mohon maaf karena semua pokir anggota dewan harus disesuaikan dengan kondisi ini,” katanya.
Ia menekankan bahwa keterlambatan program di lapangan adalah konsekuensi dari pengurangan anggaran dan bukan karena kelalaian pihak terkait. Subandi juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang sebelumnya telah menerima janji pembangunan melalui reses.
“Program yang sudah dijanjikan harus tertunda sementara karena keterbatasan anggaran. Kami harap masyarakat bisa memahami situasinya,” ujarnya.
Subandi menambahkan bahwa rasionalisasi terjadi merata di semua OPD dan sektor.
“Ini bukan hanya di satu OPD, semua sektor terkena dampaknya,” tutupnya.
Ia menekankan meski ada pengurangan anggaran, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan program prioritas sesuai kemampuan fiskal yang tersedia.(Adv/DprdKaltim)
![]()












