Samarinda – Seleksi Komisioner KPID Kaltim kembali memanas setelah Fraksi PKB mempertanyakan absennya keterwakilan mereka dalam proses finalisasi. Merespons hal ini, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa mekanisme pemilihan tidak boleh mengabaikan hak fraksi mana pun.
Ia menjelaskan bahwa ketidakhadiran Ketua Komisi I selama lima bulan akibat sakit membuat dinamika internal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu ikut memicu kekosongan keterlibatan PKB dalam penilaian komisioner.
“Kita ingin semua fraksi merasa terwakili. Kalau ada yang tidak tercakup karena kondisi tertentu, tentu ini perlu kita evaluasi,” kata Hamas, beberapa hari lalu.
Ia menilai DPRD harus menjaga integritas proses seleksi, apalagi KPID merupakan lembaga publik yang menuntut transparansi tinggi. Karena itu, pihaknya akan meminta penjelasan Komisi I untuk mengetahui apakah seluruh tahapan telah dijalankan sesuai aturan.
Hamas menyebut bahwa penyelesaian masalah harus dilakukan terlebih dahulu di internal sebelum dibawa keluar.
“Karena ini sudah terlanjur dirilis, kita harus duduk bersama. Tapi langkah awalnya, kita klarifikasi dulu laporan resminya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya keadilan dalam setiap proses seleksi pejabat publik.
“Proses harus fair, tidak boleh ada fraksi yang merasa diamputasi haknya,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim)
