Samarinda – Aksi penolakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) kembali mewarnai sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Massa dari berbagai kelompok masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap kebijakan pusat tersebut. Di tengah meningkatnya mobilisasi warga, DPRD Kaltim mengingatkan agar aksi tetap berlangsung dalam suasana tertib.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan bahwa aspirasi publik sangat penting dalam memperkuat posisi daerah. Namun, ia menekankan perlunya menjaga ketertiban agar penyampaian pesan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat lainnya.
“Partisipasi masyarakat sangat kami apresiasi. Tapi saya berharap teman-teman yang turun aksi tetap memprioritaskan keselamatan dan tidak menghambat pelayanan publik,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Firnadi menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan dengan cara-cara yang damai dan terukur akan memberikan dampak lebih besar dibanding tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik atau kemacetan.
Ia mengingatkan agar para demonstran tidak melakukan blokade jalan atau tindakan serupa yang pernah terjadi sebelumnya.
“Jika aksi dilakukan tertib, pemerintah akan lebih mudah menangkap pesan yang ingin disampaikan. Jangan sampai perjuangan masyarakat justru dipandang negatif karena cara penyampaiannya,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim sudah menjalankan langkah diplomatif dengan pemerintah pusat, termasuk penyampaian keberatan resmi oleh Gubernur Kaltim.
Menurutnya, gerakan masyarakat yang berjalan beriringan dengan upaya pemerintah daerah akan memberikan pengaruh lebih kuat.
Ia melanjutkan, tetap membuka ruang dialog bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pandangan dan masukan.
“Kita ingin semuanya kondusif. Suara rakyat penting, tetapi menjaga ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama,” papar Firnadi.
Firnadi memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawal isu tersebut di tingkat nasional. Menurutnya, perjuangan ini bukan hanya soal mempertahankan anggaran, tetapi menyangkut keberlanjutan pembangunan daerah.
“Kami akan berjuang menggunakan seluruh saluran formal yang tersedia. Karena ini bukan hanya soal anggaran, tetapi soal masa depan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim)
