Sangatta – Lambatnya realisasi anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan serius anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim.
DPRD Kutim mengadakan rapat pemanggilan tiga Perangkat Daerah (PD) untuk mengevaluasi penyerapan anggaran tahun 2024. Ketiga OPD tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan, menyatakan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana progres serapan anggaran di tiga perangkat daerah tersebut.
“Kita tanyakan secara bergantian, mulai dari Dispora, Perkim, kemudian PUPR, dan PUPR yang paling lama kita tanyakan,” kata Asti Mazar.
Mengenai Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Asti Mazar mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak informasi dari masyarakat terkait tidak berjalannya kegiatan di OPD tersebut, yang disebabkan oleh transisi kepemimpinan atau pergantian kepala dinas.
“Dan hal itu dibenarkan oleh Kadispora, terkait transisi kepemimpinan sebelumnya dengan kepemimpinan yang sekarang. Sehingga Penggunaan Anggaran (PA) perlu proses dan sebagainya,” bebernya.
Asti Mazar juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pertemuan tersebut, terungkap bahwa realisasi anggaran di Dispora Kutim baru mencapai sekitar 11 persen.
“Realisasi anggaran di Dispora Kutim baru mencapai kurang lebih 11 persen,” ungkap Asti Mazar kepada sejumlah awak media.
Namun, meskipun realisasi anggaran masih rendah, Asti Mazar memastikan bahwa mulai hari ini seluruh kegiatan di Dispora sudah mulai berjalan.
“Dan alhamdulillah mulai hari ini seluruh kegiatan di Dispora sudah mulai bisa dilaksanakan,” pungkas Asti Mazar.ADV
