Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini mulai ramai diperbincangkan di Kota Samarinda. Sorotan ini muncul setelah adanya keluhan dari sejumlah orang tua murid terkait potensi risiko keamanan pangan dan distribusi yang dinilai tidak terkendali.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, secara tegas meminta pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh tahapan implementasi Program MBG memenuhi standar kesehatan yang berlaku. Darlis menekankan bahwa pengelolaan program ini harus benar-benar baik, dimulai dari proses pengolahan makanan, sistem distribusi ke sekolah-sekolah, hingga mekanisme pengawasan di lokasi. Semua tahapan ini, menurutnya, wajib dilakukan secara transparan dan sesuai standar kesehatan untuk menjaga keselamatan siswa.
Darlis Pattalongi menambahkan bahwa perlu diterapkan kontrol sistematis untuk mencegah masalah serius seperti penurunan kualitas makanan, atau bahkan kasus kontaminasi makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan peserta didik. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah provinsi dan kota diminta untuk segera menyusun mekanisme pelaksanaan yang jelas dan melibatkan pihak sekolah secara langsung dalam proses tersebut.
Lebih lanjut, Komisi IV menilai bahwa kunci keberhasilan dan keamanan Program MBG adalah melalui sistem pengawasan kolaboratif. Sistem ini harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan (dinas kesehatan), pihak sekolah (guru dan kepala sekolah), hingga peran aktif masyarakat atau orang tua. Dengan kolaborasi ini, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan aman, higienis, dan diterima sepenuhnya oleh publik.
