Proyek pengerjaan median jalan di Kota Samarinda kembali menuai kritikan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Pengerjaan yang dinilai tidak profesional dan tanpa persiapan material yang memadai ini menimbulkan dampak negatif yang luas, mulai dari merusak estetika kota hingga memicu gangguan lingkungan dalam skala kecil.
Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyampaikan kekhawatiran utamanya terkait risiko lingkungan yang ditimbulkan. Ia mencontohkan bahwa ketika median jalan dibongkar namun material pengganti belum tersedia, sejumlah titik akan meninggalkan permukaan jalan yang terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama saat terjadi hujan deras, di mana permukaan tanah yang terbuka tersebut akan mudah tergerus dan secara signifikan memperbesar potensi terjadinya genangan air atau banjir di kawasan sekitar.
Afif menjelaskan bahwa dampak buruk dari pengerjaan yang tidak tertata ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna jalan yang terganggu oleh kondisi tersebut, tetapi juga berpotensi mengancam lingkungan di sekitarnya. Menurutnya, setiap proyek infrastruktur, terutama yang menelan anggaran besar yang dikabarkan mencapai sekitar Rp 5 miliar untuk proyek median ini seharusnya melalui proses mitigasi risiko yang matang sejak awal. Tanpa perhitungan risiko yang jelas, pekerjaan fisik justru akan menimbulkan masalah dan ancaman tambahan bagi masyarakat.
Kasus di Jalan Pahlawan Samarinda dijadikan contoh paling nyata, di mana median lama sudah dibongkar, namun material baru yang dibutuhkan belum juga disiapkan. Afif mengingatkan bahwa sistem pengerjaan yang sembarangan dan tidak mengikuti standar teknis hanya akan melahirkan masalah baru bagi masyarakat, seperti terganggunya lalu lintas dan meluasnya dampak banjir.
Oleh karena itu, DPRD Kaltim mendesak pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap kontraktor pelaksana. Kontraktor diwajibkan untuk menunjukkan kinerja yang profesional, memastikan bahwa setiap tahapan pengerjaan berjalan sesuai standar teknis yang jelas, dan memperhatikan urutan kerja yang benar. Mulai dari kesiapan material, hingga langkah mitigasi risiko saat cuaca ekstrem melanda. Harapannya, kualitas pengerjaan dapat seimbang dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan, serta mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang yang pada akhirnya paling dirasakan oleh masyarakat.
