Samarinda – Sorotan terhadap ketimpangan pembangunan kembali mencuat setelah sejumlah warga di wilayah pinggiran mengeluhkan minimnya sentuhan infrastruktur dasar. Mulai dari jalan lingkungan yang rusak, fasilitas pendidikan yang tertinggal, hingga akses air bersih yang belum stabil, menjadi persoalan berulang yang belum terselesaikan secara menyeluruh.
Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah provinsi tidak lagi menumpuk pembangunan di kawasan perkotaan, sementara daerah lain terus menunggu giliran.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan bahwa pemerataan harus menjadi arah utama pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa masyarakat di kecamatan-kecamatan terpencil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas publik yang layak.
“Wilayah pinggiran jangan lagi hanya jadi penonton. Semua warga Kaltim harus merasakan manfaat pembangunan,” tegas Ananda.
Ia menjelaskan bahwa DPRD siap memperkuat fungsi pengawasan agar anggaran pembangunan benar-benar terealisasi dan tidak berhenti pada dokumen perencanaan saja. Menurutnya, pemerintah daerah harus melakukan pemetaan kebutuhan secara lebih detail sehingga kebijakan dapat dijalankan secara tepat sasaran.
“Kalau data yang dikumpulkan tepat, maka program infrastrukturnya juga tepat. Jangan ada kebijakan yang hanya berdasar perkiraan,” ujarnya.
Ananda turut mendorong agar setiap perangkat daerah lebih proaktif berkomunikasi dengan masyarakat dan aparat desa, terutama saat penyusunan rencana pembangunan tahunan. Ia menilai banyak kebutuhan prioritas dari desa yang belum terakomodasi pada tahap perencanaan provinsi.
“Pemerintah harus turun langsung mendengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Aspirasi lapangan itu penting sebagai pijakan,” katanya.
Menjelang penyusunan program tahun anggaran selanjutnya, ia memastikan DPRD akan terus mengawal realisasi pemerataan infrastruktur agar pembangunan tidak stagnan di wilayah tertentu saja.
“Kaltim adalah daerah luas dengan karakter wilayah berbeda-beda. Karena itu pembangunan harus merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.(Adv/DprdKaltim)
