Samarinda – Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kalimantan Timur kembali memperlihatkan tingginya beban aspirasi masyarakat yang belum terjawab. Menjelang akhir tahun anggaran, laporan terkait persoalan infrastruktur dasar, akses layanan pendidikan, kesehatan, hingga isu ekonomi rumah tangga semakin menumpuk dan menjadi perhatian utama publik.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kebutuhan masyarakat masih tertinggal dan membutuhkan respons yang lebih cepat serta terarah dari pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa setiap masukan yang disampaikan masyarakat melalui berbagai mekanisme reses, dialog publik, maupun penyampaian langsung di gedung dewan, tidak boleh berhenti sebagai tumpukan dokumen. Ia menilai aspirasi harus berubah menjadi langkah konkret yang bisa dirasakan masyarakat.
“Aspirasi itu bukan sekadar catatan. Semua masukan wajib ditindaklanjuti. Itu suara langsung masyarakat dan menjadi pijakan penting dalam menentukan arah kebijakan daerah,” ujar Yenni, Senin (01/12/2025).
Menurutnya, sebagian besar aspirasi yang diterima DPRD masih berputar pada kebutuhan esensial warga, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, pemerataan pendidikan, hingga peningkatan mutu layanan kesehatan. Hal ini, kata Yenni, menunjukkan perlunya penajaman fokus pembangunan.
“Kalau mayoritas keluhannya tentang hal-hal dasar, berarti prioritas pemerintah perlu diperbaiki. Kebutuhan mendasar masyarakat harus benar-benar menjadi fokus,” tambahnya.
Ia menyampaikan bahwa DPRD telah meminta seluruh komisi memperkuat fungsi pengawasan, khususnya terhadap program pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik. Yenni mengakui bahwa efektivitas penggunaan anggaran masih menyisakan masalah karena ditemukan sejumlah program yang berjalan tidak optimal.
“Kami ingin anggaran digunakan seefektif mungkin. Tidak boleh ada kegiatan yang berhenti di tengah jalan atau tidak memberi manfaat maksimal,” tegasnya.
DPRD, lanjut Yenni, akan merangkum seluruh aspirasi hasil Paripurna ke-48 untuk kemudian disampaikan resmi kepada pemerintah provinsi sebagai bahan percepatan tindak lanjut.
“Kami tidak ingin prosesnya hanya formalitas. Masyarakat menunggu perubahan nyata di lapangan, dan itu harus menjadi komitmen bersama,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)
