Samarinda – Kinerja penyerapan anggaran OPD sepanjang 2025 kembali disorot setelah realisasinya dinilai belum mencapai standar ideal. Publik mempertanyakan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan, terlebih saat Kaltim bersiap memasuki siklus APBD 2026. Rendahnya realisasi pendapatan daerah turut ikut menekan ruang fiskal pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai situasi ini harus dijadikan bahan evaluasi mendalam. Menurutnya, DPRD akan memperkuat pengawasan dalam memastikan OPD lebih tepat waktu dalam menjalankan program tahun depan.
“Oh iya dong, belanja-belanja OPD, serapan dan lainnya itu harus diawasi. Hari ini serapannya saja belum sampai 70 persen. Pendapatannya juga masih di angka 60 sekian persen,” ujarnya.
Ananda menyebut bahwa meski waktu tahun anggaran masih tersisa, pola kerja OPD perlu diperbaiki agar capaian serapan tidak terus berulang rendah pada tahun anggaran berikutnya.
“Kita berharap dengan waktu yang masih tersisa ini bisa dimaksimalkan. Tapi ini harus menjadi pembelajaran untuk Kalimantan Timur ke depan, baik dalam realisasi pendapatan asli daerah maupun penyerapan anggaran,” katanya.
Ia menambahkan bahwa proses anggaran tidak bisa dipaksakan berjalan cepat tanpa memperhatikan mekanisme pencairan, termasuk transfer pusat dan jadwal pemasukan PAD.
“Anggaran kita kan masuknya dari transfer pusat, lalu realisasi PAD juga punya waktu. Itu harus disesuaikan dan harus bisa lebih optimal, lebih maksimal,” jelasnya.
Ananda menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan APBD 2026 terserap secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat sejak awal pelaksanaan.
“Kalau nanti ke depannya, ya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus dilaksanakan secara tepat sejak awal,” pungkasnya.(Adv/DprdKaltim)
