Samarinda – Masalah banjir di Kota Samarinda kembali menuai perhatian setelah maraknya pembukaan lahan dan pengembangan permukiman di bagian hulu Sungai Karang Mumus. Aktivitas tersebut membuat area resapan hilang dan aliran air langsung meluncur ke wilayah permukiman ketika hujan turun. Situasi ini membuat sejumlah kawasan yang sebelumnya jarang terdampak kini semakin rawan tergenang.
Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menilai bahwa pembenahan banjir tidak akan efektif jika hanya ditangani oleh satu level pemerintahan. Ia menekankan pentingnya sinergi penuh antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kuncinya itu kerja sama. Pemerintah kota dan gubernur harus duduk bersama, harus sejalan,” ujarnya, Selasa (02/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa banjir di Samarinda melibatkan dua wilayah kewenangan berbeda. Sungai Karang Mumus berada di bawah tanggung jawab Pemkot, sedangkan Sungai Mahakam menjadi domain pemerintah provinsi. Namun menurut Giaz, dua aliran tersebut saling terhubung dan tidak dapat ditangani dengan pendekatan parsial.
“Yang satu bicara Karang Mumus, yang satu bicara Mahakam. Keduanya benar, tapi tidak boleh dipisahkan,” jelasnya.
Giaz mencontohkan bahwa aliran sungai yang lancar di bagian hulu tidak akan menyelesaikan masalah jika Sungai Mahakam mengalami penyempitan atau pendangkalan.
“Betul juga analogi botol itu. Di hulu lancar, tapi hilir sempit. Itu tetap menimbulkan banjir,” katanya.
Ia menegaskan bahwa solusi banjir Samarinda harus dirancang sebagai sistem tunggal, dari hulu sampai hilir, dengan koordinasi menjadi fondasi utama. Tanpa komunikasi yang intens, penanganan hanya akan berjalan sektoral dan tidak menghasilkan dampak nyata.
“Yang penting itu duduk bareng dulu. Bahas peran kota seperti apa, peran provinsi seperti apa. Dari situ baru bisa jalan,” tuturnya.
Giaz menambahkan DPRD Kaltim siap memfasilitasi koordinasi jika dibutuhkan, mengingat urgensi penanganan banjir yang terus meningkat setiap tahun.
“Kunci utamanya tetap satu: provinsi dan kota harus kompak,” tegasnya.(Adv/DprdKaltim)
