Kutai Timur — Komisi A DPRD Kutai Timur memperluas pola pengawasan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menyiapkan mekanisme aduan publik sebagai bagian dari pembentukan Tim Pengawas Khusus OPD.
Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemerintahan.
Anggota Komisi A, Masdari Kidang, menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat akan menjadi unsur kunci dalam skema pengawasan baru. Menurutnya, laporan masyarakat mampu memperkaya informasi yang diperoleh DPRD melalui jalur formal.
“Pengawasan kami tidak hanya bersandar pada data dari OPD. Keluhan dan laporan masyarakat sangat penting untuk memastikan pelayanan publik betul-betul berjalan,” kata Masdari.
Ia menyebutkan bahwa kebutuhan pembentukan tim ini muncul setelah DPRD menerima sejumlah masukan terkait ketidaksejajaran antara perencanaan program dan pelaksanaannya. Dengan aduan terbuka, kendala layanan dapat terdeteksi lebih cepat dan tepat.
Komisi A juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan sistem pengawasan yang diusulkan tidak tumpang tindih dengan pengawasan internal Pemda.
“Sinergi ini diperlukan agar pemeriksaan dapat berjalan efektif dan menghasilkan rekomendasi yang langsung bisa ditindaklanjuti,” tambahnya.
Tim pengawas yang tengah disiapkan akan bekerja dengan metode evaluasi komprehensif, termasuk kunjungan lapangan, pengumpulan data, hingga review terhadap laporan anggaran. Setiap temuan akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi bagi perbaikan kinerja OPD.
Masdari menegaskan bahwa DPRD tidak menempatkan pengawasan sebagai alat tekan, tetapi sebagai sarana bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efisien.
“Kami ingin memastikan pelayanan publik Kutai Timur semakin baik, bukan menciptakan tekanan birokrasi,” ujarnya.
Ia menilai partisipasi warga dalam sistem aduan dapat menjadi energi perubahan, karena masyarakat dapat langsung menyampaikan kondisi di lapangan. Hal ini diharapkan membuat OPD lebih cepat mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan.
Dengan terbentuknya tim pengawas dan dibukanya kanal aduan publik, Masdari optimistis kualitas kinerja pemerintah daerah akan semakin terukur.
“Ini langkah penting untuk memastikan anggaran besar yang digelontorkan pemerintah benar-benar kembali kepada masyarakat,” tutupnya.ADV
