Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperkokoh sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya.
Salah satu langkah strategis dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, yang kini fokus mengembangkan intervensi kesehatan berbasis data keluarga berisiko stunting (KRS) dari sistem SIGELC (Sistem Informasi Keluarga Berisiko Stunting).
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menyebut kolaborasi ini menjadi kunci utama agar setiap upaya penanganan stunting berjalan tepat sasaran.
Menurutnya, Dinkes berperan penting dalam memastikan validasi kondisi kesehatan ibu dan anak, sementara DPPKB bertugas memetakan dan menyajikan data akurat keluarga yang berisiko.
“Data dari DPPKB menjadi pintu masuk bagi Dinkes untuk menentukan siapa yang perlu diintervensi. Kalau datanya akurat, maka program gizi, imunisasi, dan layanan kesehatan bisa lebih tepat dan efektif,” ujar Junaidi kepada awak media.
Sinergi antar dua dinas ini berjalan melalui mekanisme berbagi data (data sharing) setiap semester.
DPPKB mengirimkan daftar nama dan alamat keluarga berisiko berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Data tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dinkes dengan pemeriksaan kesehatan, pemberian suplemen gizi, serta edukasi langsung kepada keluarga sasaran.
“Kalau dulu intervensi sering bersifat umum, sekarang jadi lebih personal. Kita tahu siapa yang perlu disasar, di mana lokasinya, dan apa kebutuhannya,” jelas Junaidi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kutim, Sumarno, menyambut positif sinergi ini karena memudahkan pihaknya menindaklanjuti keluarga yang benar-benar memerlukan perhatian medis.
Ia menegaskan bahwa Dinkes menjadikan data KRS sebagai acuan utama dalam menjalankan program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) fase penting pencegahan stunting sejak dini.
“Kerja sama ini membuat kami bisa bergerak lebih cepat tanpa perlu survei ulang. Data dari DPPKB sangat membantu dalam menentukan prioritas intervensi bagi kelompok rentan,” tutur Sumarno.
Lebih lanjut, dr. Hendri, tenaga ahli bidang kesehatan DPPKB Kutim, mengungkapkan bahwa kedua instansi juga tengah mengintegrasikan sistem Posyandu Digital dengan database DPPKB.
Langkah ini memungkinkan pembaruan data gizi dan kesehatan anak dilakukan secara real-time, sehingga proses pengawasan menjadi lebih cepat dan efisien.
“Begitu ada anak dengan gizi buruk atau ibu hamil berisiko tinggi, sistem langsung memberi sinyal agar segera ditangani. Ini membuat layanan kita jauh lebih responsif,” jelas Hendri.
Selain aspek medis, kolaborasi DPPKB dan Dinkes juga menyasar edukasi masyarakat melalui kelas keluarga sehat dan kampanye gizi seimbang di berbagai kecamatan, terutama di wilayah padat seperti Sangatta Utara dan Bengalon.
“Pencegahan stunting harus dimulai dari kesadaran keluarga. Kami ingin masyarakat tahu bagaimana menjaga pola makan, kebersihan lingkungan, serta kesehatan ibu dan anak,” terang Sumarno.
Sinergi antara DPPKB dan Dinkes ini membuktikan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan fondasi dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan pendekatan evidence-based policy, Kutim menunjukkan keseriusannya dalam membangun sistem penanggulangan stunting yang berkelanjutan dan terukur.
“Kalau datanya benar, langkahnya juga pasti. Dari data itulah kita membangun kepercayaan publik dan memastikan kebijakan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” pungkas Junaidi. (ADV)
