Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, kembali menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur di kawasan produktif, terutama jalur menuju sentra pertanian, perikanan, dan distribusi desa. Ia menyebut kondisi kerusakan jalan di wilayah tersebut telah menambah beban biaya transportasi dan menekan pendapatan masyarakat.
Firnadi menilai bahwa keberadaan infrastruktur yang layak merupakan faktor utama yang menentukan lancarnya aktivitas ekonomi masyarakat di desa-desa produktif.
“Ketika akses jalan ke sentra pertanian rusak parah, petani terpaksa mengeluarkan biaya transportasi lebih besar. Ini bukan hanya merugikan petani, tapi juga berdampak pada stabilitas pasokan pangan,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Ia mengungkapkan bahwa berbagai kawasan di Kutai Kartanegara, Paser, hingga Berau masih menghadapi persoalan yang sama dari tahun ke tahun. Namun, intervensi pemerintah dinilai belum sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kita harus berani menempatkan anggaran pada sektor yang betul-betul memberi dampak ekonomi. Jangan sampai program yang tidak mendesak malah lebih diutamakan,” katanya.
Untuk itu, Komisi III mendorong dinas teknis segera memetakan ulang daerah-daerah produktif yang memerlukan penanganan cepat. Firnadi menekankan pentingnya pendekatan berbasis data lapangan, termasuk melibatkan masyarakat dan kelompok tani sebagai pengampu informasi paling akurat.
“Siapa yang paling tahu daerah rusak? Tentu masyarakat di sana. Maka pelibatan mereka mutlak diperlukan,” tegasnya.
Firnadi juga meminta agar pemerintah tidak terus-menerus menjadikan alasan teknis dan keterbatasan anggaran sebagai penunda perbaikan, sebab dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil. Ia menilai keberanian untuk menggeser anggaran dari sektor tidak vital ke pembangunan infrastruktur produktif harus menjadi komitmen bersama.
“Ini bukan soal besar atau kecilnya anggaran, tapi soal tepat atau tidak sasaran pembangunan tersebut,” jelasnya.
Firnadi memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawal program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan infrastruktur penopang ekonomi daerah.
“Kita ingin pemerintah hadir di titik yang paling dibutuhkan masyarakat. Infrastruktur produktif adalah fondasi ekonomi daerah, dan tidak boleh lagi diabaikan,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim)
