Samarinda – Situasi fiskal Provinsi Kalimantan Timur tengah berada dalam tekanan. Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), serta kebutuhan PAD yang semakin besar membuat pemerintah daerah harus memutar strategi. Di tengah kondisi ini, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud menilai bahwa pengelolaan aset tidak boleh lagi dilakukan dengan pola lama.
Hamas menegaskan bahwa aset daerah harus ditangani dengan pendekatan bisnis yang lebih matang, termasuk menggandeng pihak ketiga yang kompeten. Menurutnya, pola kerja sama yang profesional adalah cara paling realistis untuk mengoptimalkan sumber pendapatan tanpa membebani anggaran daerah.
“Kalau kita bicara efektivitas, ya harus dilakukan lewat kompetisi. Mini-kontes itu penting supaya yang terbaik yang mengelola,” ungkapnya, Jumat (21/11/2025).
Ia menekankan bahwa transparansi dan seleksi terbuka adalah kunci, terutama untuk aset yang bergerak di sektor jasa dan membutuhkan pengalaman khusus, seperti perhotelan. Hamas menyebut contoh pengelolaan Hotel Atlet di Jakarta yang kini jauh lebih baik setelah ditangani pihak ketiga.
“Hotel Atlet di Senayan itu buktinya. Ditangani pihak ketiga, hasilnya berubah dan jauh lebih bagus,” jelasnya.
Menurut Hamas, mekanisme kerja sama semacam ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi aset, tetapi juga mengurangi beban pemerintah dalam biaya operasional maupun pemeliharaan. Pemerintah daerah hanya berperan sebagai pemilik sekaligus pengawas yang memastikan aset berjalan sesuai tujuan.
Ia turut menyinggung peran BUMD, seperti MBS, yang idealnya difokuskan sebagai mitra strategis dan badan pengawas, bukan operator yang harus mengurusi seluruh aspek teknis.
“BUMD jangan dibebani semua. Lebih tepat mereka menjadi pengawas dan mitra, bukan operator penuh,” tegasnya.
Hamas menilai masih banyak aset daerah yang tidak memberikan kontribusi optimal karena dikelola secara konvensional dan tanpa strategi bisnis yang jelas. Di tengah tekanan fiskal, pola tersebut dinilai tidak lagi relevan.
“Kondisi anggaran sedang ketat. Maka setiap aset harus memberi nilai tambah, jangan sampai malah jadi beban,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah provinsi segera memperkuat pola kemitraan profesional agar aset daerah dapat memberikan pemasukan nyata bagi Kaltim.
“Aset harus benar-benar dioptimalkan. Kami mendorong kerja sama yang profesional supaya hasilnya jelas dan terukur,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim)
