Samarinda – Menyikapi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) yang kembali membayangi pemerintah daerah, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menegaskan perlunya langkah-langkah terukur agar pelayanan publik tidak terganggu.
Ia menilai bahwa ketergantungan daerah terhadap dukungan anggaran dari provinsi tidak lagi relevan dalam situasi fiskal yang semakin ketat.
Menurut Syarifatul, pemerintah kabupaten dan kota harus mulai menata ulang strategi pendapatan dan belanja agar tidak kewalahan setiap kali terjadi penyesuaian anggaran.
“Daerah-daerah yang terkait dengan adanya pemotongan TKD ini harus tetap berupaya untuk bagaimana meningkatkan sumber pendapatan asli daerah yang lain,” tegasnya, Senin (17/11/2025).
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah pengeluaran rutin maupun kegiatan yang tidak esensial masih membebani APBD. Anggaran untuk aktivitas seremonial dan belanja alat tulis kantor disebut sebagai contoh yang perlu ditinjau ulang.
“Harus melakukan efisiensi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial atau aksesoris ATK dan lain sebagainya itu,” ujarnya.
Selain menekan pengeluaran, Syarifatul juga mendorong daerah agar lebih agresif menemukan terobosan baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, inovasi adalah faktor penting agar pemerintah dapat menjalankan pembangunan secara stabil tanpa terus bergantung pada pola anggaran konvensional.
“Inovasi hal-hal yang baru itu penting untuk mendongkrak PAD,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang besar untuk memperbaiki tata kelola anggaran melalui evaluasi internal. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengidentifikasi program yang kurang produktif agar dana bisa digeser ke sektor yang lebih mendesak.
Dengan sinergi antara efisiensi dan penguatan PAD, Syarifatul memastikan bahwa pemotongan TKD tidak harus menjadi hambatan besar. Justru, kondisi ini menjadi momentum bagi daerah untuk menunjukkan kemandirian fiskal dan ketangguhan dalam menjaga layanan publik tetap berjalan.(Adv/DPRDKaltim)
