Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti tekanan besar yang dialami struktur APBD 2026 akibat efisiensi anggaran nasional. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota, yang tahun depan mengalami pemangkasan terbesar dalam sejarah belanja daerah Kaltim.
Hasanuddin mengungkapkan bahwa alokasi Bankeu yang biasanya mencapai triliunan rupiah kini menyusut tajam. Dari Rp1,9 triliun, anggaran tersebut diproyeksikan hanya tersisa sekitar Rp250 miliar.
“Bantuan keuangan itu turun sangat signifikan. Dari Rp1,9 triliun menjadi sekitar Rp250 miliar saja,” ujarnya saat ditemui pada Senin (17/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa penurunan besar itu merupakan efek dari berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 71 persen. Total pengurangan mencapai lebih dari Rp6,1 triliun, memaksa daerah melakukan penataan ulang seluruh prioritas belanja.
“Dana transfer itu berkurang sampai 71 persen. Dampaknya besar sekali, sehingga banyak penyesuaian yang harus dilakukan,” katanya.
Selain Bankeu, pemprov juga akan menyesuaikan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (SKPD). Penataan dilakukan secara proporsional demi menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Beberapa SKPD tentu akan mengalami pengurangan. Kita akan sesuaikan agar APBD tetap terkendali,” jelasnya.
Meski situasinya berat, Hasanuddin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menyentuh sektor-sektor mandatori. Program wajib seperti pendidikan dasar, kesehatan, dan layanan publik utama tetap harus berjalan.
“Untuk mandatori, tidak ada pembahasan pemotongan. Itu harus tetap aman,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh pemerintah kabupaten/kota perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ini, sebab pemangkasan dana transfer terjadi secara nasional. Hasanuddin memastikan DPRD Kaltim bersama pemprov akan tetap mengupayakan APBD yang mampu menopang pembangunan inti daerah, meskipun ruang geraknya jauh lebih terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya.(Adv/DprdKaltim)
