Temuan aktivitas prostitusi terselubung yang terungkap dalam Operasi Pekat di Samarinda memicu reaksi keras dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Legislatif menegaskan pentingnya penertiban yang lebih konsisten, terarah, dan berkelanjutan dari aparat penegak hukum. Masalah ini dinilai tidak hanya berkaitan dengan penegakan regulasi, tetapi juga menyangkut perlindungan moral dan sosial bagi masyarakat, khususnya pelajar dan generasi muda.
Anggota DPRD Kaltim Daerah Pemilihan Samarinda, Subandi, mengungkapkan keprihatinan mendalam karena lokasi-lokasi yang menjadi sasaran razia sering kali berada di jalur yang dilalui anak-anak sekolah setiap hari. Ia menilai potensi dampak moral yang buruk bagi generasi muda tidak boleh diremehkan.
“Kasihan anak-anak kita. Tiap hari lewat sana dan melihat hal-hal yang tidak baik. Harus ada tindakan konkret, ditutup, dan tidak ada toleransi,” tegas Subandi.
Subandi memastikan bahwa DPRD Kaltim siap meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan penertiban berjalan konsisten dan tidak hanya bersifat reaktif yaitu hanya dilakukan saat ada operasi atau razia tertentu.
DPRD Kaltim berharap langkah terpadu ini dapat mencegah praktik-praktik ilegal tersebut muncul kembali. Penertiban yang berkelanjutan, alih-alih sporadis, adalah kunci agar kawasan rawan benar-benar steril dari aktivitas melanggar hukum, sehingga lingkungan sosial dan moral bagi generasi muda dapat terjaga dengan baik.
