Samarinda – Masalah sedimentasi di Sungai Mahakam kian mendesak untuk ditangani. Tumpukan lumpur yang semakin tinggi tidak hanya mengurangi daya tampung sungai, tetapi juga menghambat kapal besar untuk melintas dan merapat, terutama di kawasan pelabuhan. Pengerukan pun menjadi kebutuhan mendesak, meski keputusan pelaksanaannya berada sepenuhnya di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.
Di tengah urgensi tersebut, muncul spekulasi adanya kepentingan kelompok tertentu yang ikut bermain dalam rencana pengerukan. Isu ini memicu keraguan publik mengenai objektivitas dan kepentingan utama dari proyek tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menanggapi isu itu dengan tegas. Ia menyampaikan bahwa seluruh proses pengerukan dilakukan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan memperlancar aktivitas distribusi di Sungai Mahakam.
“Kalau saya melihatnya, ini benar-benar untuk kepentingan umum, apalagi untuk ponton dan armada laut yang setiap hari lewat. Bahaya kalau kapal sampai tersangkut di tengah sungai,” ujarnya, beberapa hari lalu.
Subandi memastikan bahwa tidak ada keuntungan pribadi atau kelompok yang terselip di balik upaya tersebut. Menurutnya, dampak sedimentasi yang sudah mengganggu operasional kapal menjadi bukti bahwa pengerukan adalah kebutuhan mendasar.
“Kalau sedimennya setinggi itu, daya tampung sungai berkurang sangat luar biasa. Kapal saja harus menunggu air pasang dulu untuk bisa merapat. Jadi dua-duanya penting, penanganan sedimentasi dan kelancaran arus kapal,” jelasnya.
Ia juga melihat perlunya pendekatan menyeluruh dengan melibatkan pengendalian air dari hulu Sungai Karang Mumus agar hasilnya maksimal, baik untuk mitigasi banjir maupun kelancaran navigasi di Mahakam.
Subandi turut mendorong pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, memastikan pengerukan dilakukan sesuai regulasi dan prosedur teknis.
“Program ini sebagai langkah strategis demi kepentingan umum, bukan sebagai peluang bagi pihak tertentu meraih keuntungan,” imbuhnya.(Adv/DprdKaltim)
