Samarinda – Masalah kurangnya fasilitas pendidikan tingkat SMA di sejumlah kecamatan Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian serius. Warga mengeluhkan sistem zonasi yang membuat para siswa harus mencari sekolah jauh dari tempat tinggal mereka karena ketiadaan SMA di wilayah tersebut. Pertambahan jumlah lulusan SMP tiap tahun hanya memperburuk situasi, sementara pembangunan sekolah baru belum kunjung terjadi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa masalah ini disampaikan langsung oleh perwakilan masyarakat Kukar dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Masyarakat mengajukan permintaan penambahan sekolah baru, termasuk usulan menegerikan sekolah swasta. Kondisinya memang sudah mendesak,” ucapnya, beberapa hari lalu.
Ia menegaskan bahwa Komisi IV akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan melakukan kajian kelayakan secara menyeluruh.
“Syarat utama yang harus dipenuhi adalah kejelasan lahan. Jika status lahan tidak bersih, kami tidak bisa membawa usulan itu ke Dinas Pendidikan,” tegas Andi.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kondisi anggaran juga menjadi faktor penentu.
“Pemotongan APBD 2026 membuat semua rencana pembangunan perlu diseleksi ulang. Kita harus memastikan prioritas agar pembangunannya tetap realistis,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)
