Samarinda – Kondisi jalan di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah maraknya kendaraan berat berplat luar daerah melintas tanpa memberikan kontribusi pajak kepada pemerintah provinsi. Aktivitas truk tambang dan logistik non-KT ini dinilai mempercepat kerusakan infrastruktur, sementara pajak tetap masuk ke daerah asal kendaraan, bukan Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menegaskan bahwa situasi ini merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperberat tantangan pemerintah provinsi, terlebih setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Banyak truk plat luar yang setiap hari lewat, tapi kerusakan jalan yang ditimbulkan di sini, pajaknya masuk ke daerah lain,” jelasnya, Senin (01/12/2025).
Giaz menyebut dirinya telah meninjau langsung sejumlah titik kritis dan menemukan banyak kendaraan tambang yang belum berplat KT. Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menyediakan kemudahan pengalihan plat nomor, termasuk tanpa biaya tambahan, sehingga seharusnya perusahaan dapat mematuhi ketentuan lokal.
“Sebenarnya sudah ada fasilitas untuk mengalihkan plat ke KT, gratis lagi. Tinggal mau atau tidak,” tambah Giaz.
Ia menekankan bahwa perusahaan harus memiliki tanggung jawab moral terhadap daerah tempat mereka beroperasi dan mendapatkan keuntungan. Pendekatan persuasif pun akan ditempuh DPRD sebelum langkah tegas diambil, seperti menanyakan langsung kepada pihak pengusaha terkait plat kendaraan.
“Ini soal keadilan. Jangan hanya mengambil keuntungan di sini, tapi kerusakan dan pajaknya ke tempat lain. Kita ingin infrastruktur kita tetap terjaga, tapi PAD juga harus bertambah,” tegasnya.
Menurut Giaz, penertiban pajak kendaraan luar daerah penting untuk memperkuat pendanaan lokal dan menjaga keberlanjutan perbaikan jalan di Kaltim. DPRD akan terus mengawal proses ini agar pengusaha sadar dan pemerintah daerah dapat bekerja lebih efektif.
“Kita berharap perusahaan sadar, infrastruktur kita dijaga, PAD kita meningkat. Jangan sampai semuanya habis untuk daerah lain,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)
