Samarinda – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2026 akhirnya resmi disetujui dalam rapat paripurna ke-47 yang digelar Minggu malam. Keputusan ini dicapai setelah proses pembahasan yang berlangsung ketat akibat kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan signifikan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, mengatakan bahwa kemampuan keuangan daerah pada 2026 tidak lagi setinggi tahun sebelumnya. Hal ini membuat pemerintah dan DPRD harus meninjau ulang skala belanja agar tetap sejalan dengan kemampuan pendapatan daerah.
Ia menjelaskan bahwa meskipun sebelum pembahasan sempat muncul angka mendekati Rp 15 triliun, proyeksi penyerapan yang hanya sekitar 90 persen membuat APBD 2026 realistisnya berada pada kisaran Rp 14 triliun.
“Angka itu tidak sampai 15 triliun, kira-kira 14 saja. Karena dana yang benar-benar masuk dan bisa diserap hanya sekitar 90 persen,” terangnya, Minggu (30/11/2025).
Penurunan fiskal mencapai sekitar Rp 6 triliun, lanjut Hamas, menjadi alasan utama pemerintah harus lebih selektif dalam menyusun agenda pembangunan. Ia menegaskan bahwa program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat akan menjadi prioritas utama.
Menurutnya, DPRD mendorong agar alokasi anggaran diarahkan ke sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi rakyat melalui dukungan konkret kepada UMKM.
Pembahasan APBD tahun ini juga berlangsung lebih ketat dari biasanya. Berbagai penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat mengharuskan sejumlah tahapan dikaji ulang, sehingga waktu pembahasan semakin terbatas.
Karena dikejar tenggat agar pengesahan tidak melewati batas waktu satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan, rapat paripurna pun terpaksa dilaksanakan pada hari libur.
“Waktunya memang mepet, bukan karena kelalaian DPRD, tetapi karena efisiensi dan penyesuaian yang harus dilakukan. Tetapi semua bisa disepakati dan ditandatangani malam ini,” jelas Hamas.
Ia menekankan bahwa meski tekanan fiskal cukup besar, kesepahaman antara TAPD dan DPRD memastikan APBD 2026 tetap mengakomodasi kebutuhan mendesak masyarakat.(Adv/DprdKaltim)
