Samarinda – Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan permintaan dunia kerja kembali menjadi sorotan, terutama setelah muncul laporan bahwa sebagian besar sarjana di Kaltim membutuhkan waktu lama untuk terserap industri. Perubahan teknologi, digitalisasi, serta kebutuhan tenaga terampil menciptakan kesenjangan yang makin terasa.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai kondisi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Ia menekankan pentingnya rekonstruksi kurikulum serta pembukaan jurusan yang lebih tepat sasaran.
“Harus dipetakan betul jurusan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Jangan sampai mahasiswa belajar sesuatu yang tidak dibutuhkan industri,” ujarnya, belum lama ini.
Agusriansyah menyebutkan bahwa integrasi kebijakan pendidikan dengan arah pembangunan daerah masih belum kuat. Selain itu, ia mendorong kampus untuk memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga pelatihan agar mahasiswa memperoleh pengalaman yang relevan sebelum lulus.
“Selain perbaikan jurusan, mahasiswa perlu pelatihan yang memperkuat kesiapan kerja. Pemerintah juga harus hadir membuka ruang-ruang kesempatan bagi generasi muda,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa program pendidikan gratis seperti bantuan UKT harus memastikan kualitas lulusan menjadi fokus utama. Menurutnya, kebijakan pendidikan harus dilihat sebagai ekosistem, bukan hanya soal pembiayaan.
“Tujuan akhirnya bukan hanya meluluskan, tetapi memastikan mereka bekerja atau berwirausaha. Pendidikan harus nyambung dengan pasar kerja,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)
