Samarinda – Isu pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) kembali menjadi perhatian publik seiring derasnya aspirasi dari komunitas adat hingga fraksi-fraksi di DPRD Kaltim. Di tengah meningkatnya tekanan agar pemerintah mempertahankan porsi DBH untuk daerah, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan langkah cepat karena sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menjelaskan bahwa ia belum memperoleh laporan lengkap mengenai pertemuan bersama masyarakat adat yang sebelumnya digelar DPRD.
“Saya tidak ikut dalam pertemuan dengan masyarakat adat karena sedang di luar kota, jadi hasilnya belum saya terima,” jelasnya.
Meskipun begitu, ia menilai tuntutan agar DBH tidak dipotong merupakan hal yang sangat wajar, terlebih di tengah tanggung jawab besar Kaltim menghadapi operasional Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun ia mengingatkan bahwa skema DBH telah diatur secara nasional sehingga tidak bisa dinegosiasikan hanya melalui tekanan daerah.
“DBH itu sifatnya nasional, bukan khusus untuk Kaltim. Jadi memang tidak mudah kalau ingin mencegah adanya pengurangan,” tegasnya.
Hasanuddin memastikan bahwa pemerintah provinsi tidak tinggal diam. Ia mengatakan, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kini sedang menyiapkan langkah kolektif untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembahasan DBH di tingkat pusat. Menurutnya, hasil dari koordinasi APPSI menjadi salah satu penentu strategi yang akan ditempuh Kaltim.
Di sisi lain, ia juga menyoroti persoalan yang tak kalah serius: merosotnya dana transfer pusat untuk Kaltim pada tahun anggaran ini. “Dana transfer kita turun hampir 71 persen. Ada pengurangan sekitar 6,135 triliun dari total 21 triliun,” ungkapnya.
Penurunan drastis ini memengaruhi banyak rencana belanja daerah, termasuk bantuan keuangan dan program strategis yang selama ini menjadi prioritas pembangunan. Karena itu, penyusunan APBD tahun depan harus dilakukan secara lebih cermat dan selektif agar pelayanan publik tidak terganggu.
Hasanuddin berharap masyarakat memahami situasi fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD tetap berada di garis depan untuk memastikan anggaran yang disepakati benar-benar memberikan dampak merata bagi seluruh wilayah di Kalimantan Timur.(Adv/DprdKaltim)
