Samarinda – Ketidakmerataan distribusi guru kembali menjadi pekerjaan rumah besar bagi dunia pendidikan Kalimantan Timur. Di satu sisi, sekolah-sekolah di kawasan perkotaan dipenuhi tenaga pendidik, sementara sekolah di pedalaman justru berjuang dengan jumlah guru yang sangat terbatas. Situasi ini melahirkan jurang kualitas pendidikan yang semakin terasa dari tahun ke tahun.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud, atau akrab disapa Hamas, menilai masalah ini tidak bisa dianggap sebagai rutinitas tahunan yang dibiarkan lewat begitu saja. Ia mengungkapkan kekhawatirannya setelah menerima sejumlah laporan terkait beban berat yang dipikul oleh guru-guru di daerah terpencil.
“Banyak laporan dari wilayah pesisir dan pedalaman. Ada sekolah yang hanya punya segelintir guru, bahkan satu orang mengampu beberapa mata pelajaran sekaligus. Kondisi seperti ini jelas tidak ideal,” tuturnya, Senin (20/11/2025).
Menurut Hamas, pemerataan guru bukan hanya soal memindahkan tenaga pendidik dari satu sekolah ke sekolah lain, tetapi membutuhkan sistem yang benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa distribusi guru seharusnya mempertimbangkan kondisi demografis, jarak, serta jumlah siswa, bukan sekadar mengikuti pola administratif yang sudah lama dianggap tidak relevan.
“Jangan sampai kota kelebihan guru sementara desa kekurangan. Ini menunjukkan sistem distribusi kita masih belum tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan lain yang kerap terabaikan, yakni minimnya perhatian terhadap kesejahteraan guru yang bersedia mengajar di lokasi terpencil. Hamas menilai bahwa insentif yang ada belum cukup untuk membuat para guru merasa didukung sepenuhnya.
“Guru yang bertugas di daerah jauh harus punya jaminan yang layak. Bukan hanya tunjangan, tapi juga tempat tinggal dan rasa aman. Mereka membawa tanggung jawab besar di wilayah yang sering luput dari perhatian,” tambahnya.
Hamas mengingatkan bahwa kekurangan guru di daerah bukan sekadar soal teknis, melainkan tentang masa depan generasi muda Kaltim. Ia menyebut kondisi ini sebagai alarm yang harus segera dijawab pemerintah.
“Kalau masalah ini dibiarkan, kita bisa menciptakan generasi yang kualitas pendidikannya timpang. Masa depan anak-anak tidak boleh ditentukan oleh jarak tempat tinggal mereka,” tegasnya.
Ia kemudian mendorong pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk melakukan pemetaan kebutuhan guru secara lebih berkala, bukan sekadar formalitas menjelang tahun ajaran baru. DPRD, kata dia, siap mengawal kebijakan agar distribusi guru bisa berjalan lebih adil.
“Perencanaan harus matang dan konsisten. Kami di DPRD siap mendukung supaya pemerataan ini benar-benar terlaksana di seluruh wilayah,” ujarnya.
Hamas menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa pemerataan guru adalah fondasi sebelum berbicara soal kualitas pendidikan dan kesiapan Kaltim menghadapi pembangunan besar di masa depan.
“Anak-anak di pedalaman punya hak yang sama dengan anak-anak di kota. Kita wajib memastikan mereka mendapatkan guru yang layak,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
