Samarinda – Polemik mengenai kewenangan pengelolaan alur sungai kembali mengemuka seiring meningkatnya keluhan masyarakat atas banjir yang terus terjadi di Kalimantan Timur. Banyak yang mempertanyakan apakah daerah perlu diberi peran lebih besar untuk menangani persoalan yang bersumber dari Sungai Mahakam dan jaringan drainase pendukungnya.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud menilai wacana pelimpahan kewenangan itu tidak keliru, namun tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum dan koordinasi yang jelas. Menurutnya, alur sungai adalah objek strategis nasional sehingga setiap langkah harus dibahas bersama pemerintah pusat.
“Kalau ada upaya menutup atau mengatur alur sungai, itu tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Semua harus dibicarakan lebih dulu. Sungai ini bukan aset daerah saja, statusnya aset nasional,” ujarnya, Senin (20/11/2025).
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memang perlu memperjuangkan ruang lebih besar dalam pengelolaan sungai, tetapi prosesnya bersifat bertahap dan membutuhkan kesiapan.
“Kalau daerah ingin diberi peluang mengelola, itu perlu. Tetapi ada proses yang panjang dan perlu upaya yang tidak kecil,” katanya.
Selain isu kewenangan, Hamas menyoroti kewajiban pemerintah dalam melakukan pengurukan Sungai Mahakam sebagai langkah utama mengurai banjir. Ia menekankan bahwa pekerjaan tersebut tidak boleh hanya berfokus pada wilayah hilir.
“Pengurukan itu harus menyeluruh. Bukan cuma hilir. Dari hulu, dari saluran kecil, sampai ke sungai besar harus satu rangkaian. Kalau dipotong-potong, percuma,” tegasnya.
Hamas juga mengingatkan bahwa banyak infrastruktur air di Kaltim sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ia menyinggung keberadaan penampungan air warisan kolonial yang belum pernah diperbarui.
“Penampungan air kita itu peninggalan zaman Belanda. Belum ada yang dibangun modern. Saat hujan lebat, air meluap ke kota. Pas sungai dangkal dan air pasang datang, banjir lagi. Itu sebabnya masalah ini tidak selesai-selesai,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan banjir memerlukan pendekatan terintegrasi, mulai dari jaringan drainase hingga sistem sungai utama. Ia menegaskan bahwa tanpa sinergi antara pusat, provinsi, dan kota, persoalan banjir tidak akan pernah tertangani tuntas.
“Ini tidak bisa satu-satu. Penyelesaiannya harus komprehensif. Pemerintah pusat, provinsi, kota, semua harus duduk bersama,” katanya.
Hamas berharap daerah dapat memperoleh ruang lebih besar dalam mengelola sungai, selama prosesnya tetap mengikuti aturan dan perencanaan yang matang. Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi tujuan utama.
“Kita tidak bicara soal rebutan kewenangan. Yang terpenting adalah bagaimana banjir bisa diselesaikan. Sungai ini nadi kehidupan daerah. Kalau tidak dikelola bersama, masyarakat yang rugi,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
