Kutai Timur- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat gerakan pencegahan stunting melalui kolaborasi strategis antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Sinergi ini menitikberatkan pada pembinaan keluarga agar mampu menerapkan pola hidup sehat, gizi seimbang, dan lingkungan bersih sebagai kunci utama tumbuh kembang anak yang optimal.
“PKK memiliki jaringan kader yang kuat di tingkat desa dan kelurahan, sementara DPPKB memiliki data akurat tentang keluarga berisiko stunting. Bila dua kekuatan ini disatukan, dampaknya akan luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, kepada awak media.
Melalui program Cap Jempol Stop Stunting, DPPKB melibatkan TP PKK dalam berbagai kegiatan penyuluhan dan edukasi bagi keluarga yang berisiko.
Selain memberikan informasi tentang gizi, kegiatan ini juga membekali masyarakat dengan keterampilan praktis, seperti cara mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan sehat, menyusun menu keluarga bergizi, serta menjaga sanitasi dan kebersihan air.
“Kader PKK punya peran strategis sebagai ujung tombak di lapangan. Mereka memahami karakter masyarakat dan bisa menjadi penghubung komunikasi yang efektif,” jelas Junaidi.
Salah satu wujud nyata kolaborasi tersebut adalah pelaksanaan Kelas Keluarga Sehat di desa-desa prioritas. Dalam kegiatan ini, ibu rumah tangga dibekali pengetahuan mengenai gizi anak, jarak ideal kehamilan, hingga cara menyiapkan makanan sehat dengan biaya terjangkau.
DPPKB juga memanfaatkan forum PKK untuk menyampaikan edukasi tentang Keluarga Berencana (KB) dan perencanaan hidup sehat. Masyarakat diajak memahami bahwa pengaturan jarak kelahiran bukan hanya soal menunda kehamilan, tetapi juga menyangkut kesiapan fisik, mental, dan ekonomi keluarga.
“Kalau kita ingin menurunkan angka stunting, peran ibu sangat vital. Ibu yang sehat, cerdas, dan mampu mengelola keluarga dengan baik akan melahirkan generasi yang kuat,” tegasnya.
Selain gizi dan KB, kegiatan bersama ini turut mencakup pembinaan Pola Asuh 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKA).
Pendekatan ini tak hanya fokus pada penyuluhan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Jika keluarga memiliki penghasilan tambahan, otomatis bisa menyediakan makanan bergizi untuk anak-anaknya. Inilah semangat pemberdayaan yang ingin kami bangun,” tutur Junaidi.
Kerja sama DPPKB dan TP PKK Kutim menjadi bukti bahwa penanganan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja.
Diperlukan sinergi antara data yang akurat, edukasi berkelanjutan, dan pendekatan empatik agar pesan pembangunan keluarga sehat benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Gerakan ini bukan sekadar kampanye, tapi kerja bersama membangun peradaban dari rumah. Ketika keluarga sehat, maka daerah pun akan kuat,” pungkasnya. (ADV)
