Kutai Timur – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, Yan Ipui, menegaskan bahwa lembaganya tidak akan terlibat dalam penilaian teknis mengenai kontraktor pelaksana proyek tahun jamak (multiyears) yang direncanakan pemerintah untuk tiga tahun mendatang. Termasuk soal wacana mengevaluasi kontraktor dengan rekam jejak buruk pada periode sebelumnya.
Ia menyebut sejumlah anggota dewan memang mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kontraktor yang pernah gagal menyelesaikan pekerjaan atau menghasilkan kualitas di bawah standar. Namun, menurutnya, langkah itu berada di luar kewenangan teknis DPRD sebagai lembaga.
“Itu memang ada usulan dari beberapa rekan, tapi kami secara kelembagaan tidak masuk sampai ke tahap teknis seperti itu. Prosesnya panjang dan itu domain teknis,” jelas Yan.
Yan menyampaikan bahwa sampai saat ini DPRD belum menerima penjelasan komprehensif terkait daftar dan rincian program multiyears. Pemerintah daerah baru memberikan pemberitahuan awal tanpa pembahasan detail.
“Kita baru dikasih tahu ini program yang akan dikerjakan, tapi belum ada penjelasan rinci. Jadi masih sangat awal,” ujarnya.
Meski demikian, Yan mengingatkan Pemkab Kutim agar tidak gegabah dalam memasukkan program multiyears baru, mengingat kemampuan keuangan daerah sedang tertekan.
Ia menilai setiap program yang akan dijalankan harus sepenuhnya menyesuaikan kapasitas anggaran.
“Pemerintah harus bijak. Utamakan dulu program unggulan. Jangan tiba-tiba muncul program baru yang justru mengganggu agenda prioritas, apalagi kalau akhirnya tidak maksimal,” tegasnya.
Yan menekankan DPRD mendukung pembangunan selama tetap rasional dan tidak membebani fiskal daerah.
Ia mewanti-wanti agar pengalaman buruk proyek multiyears pada periode sebelumnya—yang banyak berakhir tak tuntas—tidak kembali terulang.
“Kita sudah melihat bagaimana multiyears sebelumnya banyak yang selesai setengah jalan. Itu jangan sampai terjadi lagi. Perencanaannya harus benar-benar matang supaya uang daerah tidak terbuang,” pungkasnya.ADV
