SANGATTA – Pembangunan pagar di dekat Puskesmas Sangatta Utara Kabuapaten Kutai Timur (Kutim) baru-baru ini menimbulkan polemik dan klaim kepemilikan lahan dari pihak lain. Pagar yang didirikan di area tersebut memicu gangguan dan kontroversi terkait hak atas tanah yang digunakan oleh puskesmas.
Menurut Kepala Puskesmas Sangatta Utara, dr Rina masalah ini berawal dari kebingungan mengenai kepemilikan lahan. “Pada awalnya, kami menerima klaim dari pihak lain yang menyatakan bahwa lahan tempat kami membangun pagar adalah milik mereka. Hal ini tentu menimbulkan keresahan di antara staf dan masyarakat yang menggunakan layanan puskesmas,” ungkap dr Rina.
Untuk menyelesaikan kebingungan ini, pihak puskesmas kemudian berkonsultasi dengan bagian hukum dan melakukan pengecekan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Berdasarkan penjelasan dari bagian hukum dan hasil pengecekan tersebut, terungkap bahwa lahan yang dipermasalahkan memang merupakan milik Puskesmas Sangatta Utara.
“Kami telah memastikan status kepemilikan lahan ini dengan memeriksa dokumen-dokumen resmi yang ada di BPKAD. Lahan ini sah milik kami,” tegas dr Rina.
Meskipun demikian, klaim dari pihak lain tidak serta-merta hilang. Rina menyatakan bahwa komunikasi dengan pihak yang mengklaim kepemilikan lahan tetap dilakukan untuk mencari solusi terbaik. “Kami mengutamakan dialog agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Kami berharap semua pihak dapat memahami dan menerima fakta hukum yang ada,” tambahnya.
Insiden ini menyoroti pentingnya kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan aset publik. Puskesmas Sangatta Utara, sebagai salah satu fasilitas kesehatan penting di wilayah tersebut, berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat tanpa terganggu oleh masalah kepemilikan lahan.
Dengan penyelesaian masalah ini, diharapkan tidak ada lagi gangguan yang menghambat operasional puskesmas. Rina menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga dan memanfaatkan aset puskesmas demi kepentingan masyarakat luas.
“Kami akan terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan ini dapat beroperasi dengan lancar dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” pungkas dr Rina.(Adv/Onedi)
