DPRD KaltimKabar Terkini

BK DPRD Kaltim Pastikan Belum Ada Sanksi: Proses Masih Difokuskan pada Mediasi

Samarinda – Isu mengenai penanganan salah satu dugaan pelanggaran etik di DPRD Kaltim kembali ramai diperbincangkan. Sejumlah kabar yang beredar menyebut bahwa pihak terlapor telah menyampaikan permohonan maaf, sehingga publik menduga prosesnya telah memasuki tahap penjatuhan sanksi. Namun Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim memastikan bahwa anggapan tersebut tidak tepat.

 

Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa belum ada sanksi apa pun yang dikeluarkan. Ia meluruskan bahwa penjatuhan sanksi hanya dapat dilakukan setelah BK menggelar persidangan resmi, sementara kasus yang ditangani saat ini baru berada pada tahap mediasi antara kedua belah pihak.

 

“Tidak ada sanksi karena belum ada sidang. Yang berjalan sekarang hanyalah proses mediasi,” jelas Subandi, Senin (01/12/2025).

 

Menurutnya, permohonan maaf yang telah disampaikan terlapor merupakan hasil kesadaran pribadi sekaligus memenuhi permintaan pelapor, sehingga tidak bisa dianggap sebagai sanksi atau tindak disipliner dari BK.

 

“Itu datang dari kesadaran beliau, dan juga sesuai permintaan pelapor. Jadi bukan keputusan BK,” tegasnya.

 

Mengenai rencana penyampaian permohonan maaf secara terbuka, Subandi menjelaskan bahwa jadwalnya belum ditetapkan. Terlapor saat ini sedang berada di IKN, sehingga BK menunggu waktu yang tepat agar momen tersebut bisa diliput media secara lengkap.

 

“Belum ada jadwal karena yang bersangkutan masih di IKN. Kalau sudah siap, pasti kami informasikan agar media bisa hadir sekaligus,” katanya.

 

Subandi menambahkan bahwa BK memilih jalur mediasi untuk mempercepat penyelesaian perkara. Jika harus masuk ke persidangan, prosesnya akan jauh lebih lama karena memerlukan tahapan formal dan pembuktian.

 

“Sidang BK itu prosedurnya panjang. Sekecil apa pun masalahnya, tetap harus mengikuti seluruh mekanisme. Karena itu mediasi menjadi pilihan agar proses lebih cepat,” ujarnya.

 

Ia memastikan bahwa BK akan tetap mengedepankan asas kehati-hatian dan transparansi dalam menangani setiap laporan etik, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Yang jelas, BK tetap bekerja berdasarkan aturan. Jika nanti harus sidang, tentu akan kami lakukan sesuai mekanisme,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *