DPRD KaltimKabar Terkini

DPRD Kaltim Godok Perda Pengelolaan Alur Sungai Mahakam, Kabupaten/Kota Diharapkan Terlibat Aktif

Samarinda – Pengelolaan alur Sungai Mahakam menjadi fokus DPRD Kalimantan Timur untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Komisi II DPRD Kaltim mendorong agar pemerintah kabupaten/kota yang dilalui sungai turut berperan aktif dalam pengaturan dan pemanfaatannya.

 

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin atau Ayub, menegaskan bahwa selama ini banyak potensi pengelolaan alur sungai yang justru dikuasai pihak swasta secara profit oriented, sehingga PAD dari sektor ini belum optimal.

 

“Kita sedang mengatur instrumen bagaimana alur Sungai Mahakam itu tidak dikuasai segelintir orang yang bukan untuk pendapatan asli daerah,” ujarnya, belum lama ini.

 

Ayub menjelaskan, pengaturan alur Sungai Mahakam mencakup wilayah Mahakam Hulu, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, hingga Samarinda. Ia menekankan perlunya keterlibatan kabupaten/kota agar manfaat ekonomi dari kegiatan seperti tambatan tongkang, fasilitas tandu asis, dan pengelolaan lainnya dapat kembali ke masyarakat.

 

“Artinya Kabupaten/Kota akan mendapatkan juga efek dari bagaimana pengelolaan alur Sungai Mahakam. Yang begitu banyak selama ini tidak dapat kita kelola dengan baik, sehingga diambil oleh pengusaha yang bersifat profit oriented,” jelasnya.

 

Menurut Ayub, pengaturan alur sungai ini tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga mendukung tata kelola sumber daya alam yang lebih transparan dan berkelanjutan. DPRD Kaltim menargetkan perda terkait pengelolaan alur Sungai Mahakam dapat segera disahkan sebagai payung hukum untuk mengatur semua pihak yang terlibat.

 

“Kalau ini bisa diterapkan, PAD kita akan meningkat, masyarakat akan merasakan manfaatnya, dan pengelolaan sungai jadi lebih profesional dan transparan,” pungkas Ayub.(Adv/DPRD Kaltim)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *