Samarinda – Penurunan besar pada APBD Kaltim 2026 dari Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun menimbulkan tanda tanya publik mengenai proses penyusunannya. Terlebih, pembahasan anggaran berlangsung hingga mendekati akhir tahun, membuat sebagian masyarakat menduga adanya persoalan teknis antara eksekutif dan legislatif.
DPRD Kaltim menampik anggapan tersebut. Menurut lembaga legislatif, pembahasan lebih panjang dilakukan untuk memastikan seluruh penyesuaian anggaran benar-benar dianalisis secara rinci.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa penurunan anggaran dalam jumlah besar tidak boleh memicu keputusan tergesa-gesa.
“Enggak, kita mau detail,” ujarnya ringkas saat dimintai keterangan, belum lama ini.
Ananda mengungkapkan bahwa DPRD harus memeriksa kembali setiap program yang mengalami efisiensi agar penurunan anggaran tidak berdampak buruk pada pelayanan publik maupun perekonomian daerah.
“Waktu kesepakatan itu kan 21,350. Sekarang 15,115. Ada efisiensi volume program-program kan sudah kita sepakati. Nah, efisiensi ini harus kita lihat detail,” jelasnya.
Ia mencontohkan beberapa usulan pemangkasan yang dianggap tidak bijak apabila diputuskan tanpa kajian mendalam, termasuk wacana penghapusan komponen tertentu seperti TPP.
“Jangan sampai dampaknya jadi enggak bagus buat ekonomi Kaltim. Misalnya ada yang bilang dicoret saja TPP. Enggak bisa sembarangan seperti itu,” tegas Ananda.
Menurutnya, perubahan anggaran yang besar menuntut kehati-hatian ekstra karena setiap kebijakan fiskal membawa konsekuensi langsung terhadap kegiatan pembangunan.
“Hari ini itu betul-betul harus detail, luar biasa detail. Bayangin saja, dari angka besar ke sedikit besar. Itu enggak boleh sembarangan,” ujarnya.
Ananda memastikan bahwa DPRD memilih jalan pembahasan yang lebih teliti demi menjaga kualitas APBD 2026, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan tetap tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur.(Adv/DprdKaltim)
