DPRD Kaltim

DPRD Kaltim Ingatkan Pejabat Wajib Sadar Aset Negara: Idealnya Dikembalikan Tanpa Surat Peringatan

DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyuarakan pentingnya kesadaran dan keteladanan dari para pejabat daerah, terutama terkait pengembalian fasilitas negara yang tidak lagi menjadi hak mereka setelah masa jabatan berakhir. Peringatan ini muncul menyusul temuan bahwa sejumlah kendaraan dinas (randis) dan aset lain masih dikuasai oleh mantan pejabat.

 

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menjelaskan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selama ini hanya mengirimkan surat imbauan, bukan melakukan tindakan penarikan paksa. Namun, Sapto menegaskan bahwa seharusnya surat imbauan itu tidak perlu dikeluarkan sama sekali jika para pejabat memiliki kesadaran penuh akan kewajiban mereka sebagai peminjam aset negara.

 

“Kita ini pejabat. Harusnya bisa memberikan contoh yang baik. Aset negara itu dipinjamkan, bukan diwariskan. Jadi dikembalikan saja,” ujar Sapto.

Ia menekankan pentingnya sikap keteladanan dalam mengelola fasilitas publik. Meskipun mengakui bahwa proses penarikan aset secara administratif memiliki jalur yang panjang dan berliku, Sapto menilai hal tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menunda pengembalian. Menurutnya, semua fasilitas yang melekat pada jabatan, termasuk rumah jabatan dan kendaraan, wajib dikembalikan segera setelah pejabat tersebut tidak lagi bertugas.

 

Sapto menegaskan bahwa masalah ini sebenarnya sederhana: jika seorang pejabat sudah tidak menjabat, aset yang dipinjamkan oleh negara harus dikembalikan. Sikap proaktif ini akan mempermudah BPKAD dan memastikan aset-aset tersebut dapat segera dialihkan atau digunakan oleh pejabat baru yang berhak.

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *