Kutai Timur —Kecamatan Sandaran kembali menjadi sorotan setelah Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Akhmad Sulaeman, mengajukan enam proyek infrastruktur prioritas untuk mengakhiri keterisolasian wilayah pesisir tersebut.
Enam proyek itu terdiri dari lima ruas jalan dan satu pelabuhan, yang disebut mendesak karena Sandaran hingga kini masih menjadi kecamatan dengan akses paling sulit di Kutim.
Akhmad menegaskan, absennya pelabuhan di kecamatan yang seluruh wilayah depannya menghadap laut merupakan ironi yang tidak bisa dibiarkan lebih lama.
Ia menilai pelabuhan bukan sekadar fasilitas penunjang, melainkan urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan akses layanan publik.
“Lokasinya diusulkan berada di muara sungai agar tetap menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sehingga proses pembangunan tidak harus menunggu keputusan pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Ia memaparkan bahwa akses darat menuju Sandaran dan Tanjung Mangkalihat praktis terputus’ memaksa masyarakat melintasi wilayah Kabupaten Berau untuk keluar-masuk kecamatan tersebut.
Kondisi ini bukan hanya menghambat perjalanan, tetapi juga menyebabkan hilangnya sinyal, minimnya konektivitas, dan terputusnya alur komunikasi.
“Akses laut menjadi satu-satunya pilihan realistis sampai jalur darat benar-benar layak digunakan,” katanya.
Selain pelabuhan, lima ruas jalan yang diusulkan disiapkan untuk menyambungkan desa-desa yang selama ini terisolasi serta memastikan kebutuhan harian warga dapat terdistribusi dengan lebih mudah.
Akhmad menargetkan pengerjaannya dilakukan secara bertahap pada 2026–2028, dengan minimal dua proyek dimulai setiap tahun.
Tidak hanya menyoal infrastruktur fisik, ia juga menyoroti ketimpangan pendidikan yang disebutnya jauh tertinggal dibanding kecamatan lain.
Untuk itu, ia mengalokasikan 30 persen pokok pikiran untuk intervensi pendidikan dasar dan menengah.
“SD dan SMP di Sandaran masih tertinggal. Saya pastikan ada intervensi nyata di sana,” tegasnya.
Akhmad menyebut enam usulan ini sebagai langkah percepatan pemerataan pembangunan di wilayah pesisir yang selama bertahun-tahun terisolasi secara geografis maupun infrastruktur.
“Kita berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah agar masyarakat Sandaran dapat menikmati akses layak, layanan publik optimal, dan konektivitas yang lebih manusiawi dalam beberapa tahun ke depan,” demikian Sulaeman.
—Kecamatan Sandaran kembali menjadi sorotan setelah Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Akhmad Sulaeman, mengajukan enam proyek infrastruktur prioritas untuk mengakhiri keterisolasian wilayah pesisir tersebut.
Enam proyek itu terdiri dari lima ruas jalan dan satu pelabuhan, yang disebut mendesak karena Sandaran hingga kini masih menjadi kecamatan dengan akses paling sulit di Kutim.
Akhmad menegaskan, absennya pelabuhan di kecamatan yang seluruh wilayah depannya menghadap laut merupakan ironi yang tidak bisa dibiarkan lebih lama.
Ia menilai pelabuhan bukan sekadar fasilitas penunjang, melainkan urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan akses layanan publik.
“Lokasinya diusulkan berada di muara sungai agar tetap menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sehingga proses pembangunan tidak harus menunggu keputusan pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Ia memaparkan bahwa akses darat menuju Sandaran dan Tanjung Mangkalihat praktis terputus’ memaksa masyarakat melintasi wilayah Kabupaten Berau untuk keluar-masuk kecamatan tersebut.
Kondisi ini bukan hanya menghambat perjalanan, tetapi juga menyebabkan hilangnya sinyal, minimnya konektivitas, dan terputusnya alur komunikasi.
“Akses laut menjadi satu-satunya pilihan realistis sampai jalur darat benar-benar layak digunakan,” katanya.
Selain pelabuhan, lima ruas jalan yang diusulkan disiapkan untuk menyambungkan desa-desa yang selama ini terisolasi serta memastikan kebutuhan harian warga dapat terdistribusi dengan lebih mudah.
Akhmad menargetkan pengerjaannya dilakukan secara bertahap pada 2026–2028, dengan minimal dua proyek dimulai setiap tahun.
Tidak hanya menyoal infrastruktur fisik, ia juga menyoroti ketimpangan pendidikan yang disebutnya jauh tertinggal dibanding kecamatan lain.
Untuk itu, ia mengalokasikan 30 persen pokok pikiran untuk intervensi pendidikan dasar dan menengah.
“SD dan SMP di Sandaran masih tertinggal. Saya pastikan ada intervensi nyata di sana,” tegasnya.
Akhmad menyebut enam usulan ini sebagai langkah percepatan pemerataan pembangunan di wilayah pesisir yang selama bertahun-tahun terisolasi secara geografis maupun infrastruktur.
“Kita berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah agar masyarakat Sandaran dapat menikmati akses layak, layanan publik optimal, dan konektivitas yang lebih manusiawi dalam beberapa tahun ke depan,” demikian Sulaeman.
–Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, Ramadhani, mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp800 juta untuk memperluas program beasiswa bagi mahasiswa asal Kutim yang berkuliah di luar daerah.
Usulan itu disampaikan sebagai langkah memperkuat dukungan pendidikan bagi generasi muda Kutim.
Ia mengatakan anggaran tersebut diproyeksikan mampu membantu ratusan mahasiswa yang kini menempuh pendidikan di berbagai daerah, mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, hingga kawasan Indonesia timur.
“Karena selama ini banyak mahasiswa yang memiliki potensi namun terhambat faktor ekonomi,” katanya.
Ramadhani menegaskan pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus menjadi prioritas daerah.
Ia berharap penambahan anggaran dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri Kutim.
Selain itu, ia mengungkapkan terus berkomunikasi dengan Bagian Kesra untuk memastikan program beasiswa diperluas dan berjalan tepat sasaran.
Menurutnya, perencanaan yang matang perlu dilakukan agar anggaran yang diajukan dapat terserap maksimal.
Ia menilai berbagai mahasiswa luar daerah sering kali kurang terjangkau program bantuan pendidikan pemerintah.
“Karena itu, alokasi anggaran baru diperlukan untuk memastikan kelompok ini tidak tertinggal,” imbuhnya.
Ramadhani juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan perguruan tinggi agar pendataan mahasiswa bisa dilakukan secara akurat. Ia berharap kerja sama ini mempercepat proses penyaluran beasiswa.
Menurutnya, keberhasilan program beasiswa tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari kontribusi mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan.
Ia yakin mahasiswa Kutim akan kembali dan membangun daerah jika mendapat dukungan memadai.
Selain beasiswa kuliah, Ramadhani mendorong agar bantuan diperluas ke bentuk lain seperti dukungan penelitian, prestasi, hingga penyusunan tugas akhir. Ia menilai langkah ini dapat memperkuat kualitas pendidikan mahasiswa.
“Kita minta pemerintah dan legislatif terus memperjuangkan peningkatan kualitas SDM Kutai Timur melalui dukungan pendidikan yang lebih besar dan merata di semua jenjang,” pungkasnya.ADV
![]()












