Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melangkah lebih jauh dalam memperkuat perlindungan anak dengan memperkenalkan program baru bernama Keluarga Pelopor dan Pelapor Pengasuh Berbasis Hak Anak.
Program yang digagas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) ini menjadi terobosan penting untuk menempatkan keluarga sebagai garda terdepan dalam upaya mencegah kekerasan dan membangun pola pengasuhan yang aman.
Kebijakan ini hadir di tengah meningkatnya dinamika sosial dan kompleksitas persoalan pengasuhan.
Meski baru dimulai pada 2025, DPPPA menilai urgensinya semakin nyata, terutama karena banyak kasus kekerasan justru terjadi di ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman: rumah.
Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DPPPA Kutim, Dina Frihandini, menjelaskan bahwa program ini masih berada pada tahap awal.
“Kami masih dalam tahapan sosialisasi, karena baru tahun ini kami mengadakan program ini,” ujar Dina saat diwawancarai.
Melalui sosialisasi awal ini, DPPPA berupaya menanamkan pemahaman dasar kepada keluarga mengenai pengasuhan berbasis hak anak, yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan emosional anak, mencegah kekerasan, serta memahami mekanisme pelaporan bila terjadi pelanggaran hak di dalam rumah tangga.
Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan warga, materi edukasi, hingga pendampingan langsung di lingkungan keluarga.
Program ini dirancang agar keluarga tidak hanya memahami hak anak secara normatif, tetapi juga menerapkannya dalam dinamika harian.
Selain itu, DPPPA juga menjalankan Workshop Forum Ayah Kita, sebuah ruang diskusi yang menempatkan ayah sebagai figur sentral dalam proses pengasuhan.
Selama ini, peran ayah sering dianggap sekadar pencari nafkah, padahal keterlibatan emosional ayah terbukti memberi dampak signifikan terhadap perkembangan psikologis anak.
“Hal ini dilakukan terkait tanggung jawab ayah sebagai pengasuh anak dalam rumah tangga,” jelasnya.
Workshop tersebut mengajak para ayah memahami kebutuhan emosional anak, membangun komunikasi yang sehat, hingga mengelola tekanan sosial yang kerap membatasi ruang ayah di ranah pengasuhan.
DPPPA berharap setelah tahap sosialisasi selesai, program dapat naik ke tahap pendampingan intensif dan pembentukan kelompok keluarga pelopor di setiap kecamatan.
Dengan penguatan kapasitas keluarga secara langsung, pemerintah ingin memastikan bahwa perlindungan anak bukan hanya agenda kebijakan, tetapi menjadi budaya baru di tingkat rumah tangga.
Melalui strategi berlapis ini, Kutim menargetkan terbentuknya keluarga-keluarga yang lebih adaptif, berdaya, dan mampu memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, setara, dan penuh kasih. (ADV/TS)
