AdvertorialDPRD Kutai Timur

DPRD Kutim Tegur Alih Fungsi Lahan Sawit yang Ancaman Ketahanan Pangan

Kutai Timur – Komisi C DPRD Kutai Timur menyoroti fenomena meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit, yang dinilai berpotensi mengancam ketahanan pangan di daerah tersebut. Peringatan ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi C ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai bagian dari upaya DPRD untuk memastikan pembangunan dan pemanfaatan lahan di Kutai Timur tetap seimbang dan berkelanjutan.

Anggota Komisi C, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa konversi lahan pertanian yang produktif ke komoditas sawit bisa berdampak jangka panjang terhadap ketersediaan pangan lokal. Ia menyoroti bahwa alih fungsi lahan pertanian ini menjadi ancaman serius bagi upaya swasembada pangan di Kutai Timur.

“Alih fungsi lahan-lahan pertanian produktif saat ini menjadi momok bagi keberlangsungan ketahanan pangan. Jika tidak segera dikendalikan, Kutai Timur berisiko kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri,” ujar Pandi.

Menurut Pandi, alasan utama masyarakat beralih dari sektor pertanian pangan ke perkebunan sawit adalah keuntungan ekonomi yang lebih cepat dari komoditas tersebut. Akibat pergeseran ini, produktivitas sektor pertanian menurun, sementara ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah meningkat. Padahal, Kutai Timur memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, dengan lahan pinggiran yang luas dan kondisi iklim serta udara yang mendukung pengembangan tanaman pangan seperti padi dan jagung.

Komisi C menekankan perlunya kebijakan yang tegas dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Selain itu, diperlukan insentif bagi petani agar tetap bertahan di sektor pangan dan memanfaatkan lahan produktif secara optimal. Ketua Komisi C, H. Bahcok Riandi, menegaskan komitmen DPRD Kutim untuk terus mengawal perlindungan lahan pangan.

“Jika kita ingin membicarakan ketahanan pangan, kita harus memastikan lahan pangan tetap terjaga. Ini juga berkaitan langsung dengan upaya menekan kemiskinan di Kutai Timur,” tegasnya.

Selain advokasi kebijakan, Komisi C mendorong adanya koordinasi lintas sektor agar regulasi pengendalian alih fungsi lahan bisa berjalan efektif. Mereka juga mendorong program dukungan bagi petani lokal agar tetap produktif, sehingga ketahanan pangan di Kutai Timur dapat terjaga dengan baik.ADV

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *