Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat upaya penyebarluasan produk hukum daerah melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper).
Kali ini, yang disosialisasikan adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kegiatan yang berlangsung di area PT Indominco Mandiri (IMM), Kecamatan Teluk Pandan, Senin (10/11/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, didampingi Wakil Ketua, Sayid Anjas, serta dihadiri sejumlah anggota dewan, perwakilan manajemen PT IMM, dan instansi terkait lainnya.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bentuk tanggung jawab lembaga legislatif untuk memastikan seluruh pihak memahami regulasi yang telah ditetapkan bersama pemerintah daerah.
“Perda ini menyangkut kewajiban perpajakan dan retribusi yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha, sehingga penting untuk disosialisasikan secara menyeluruh agar tidak terjadi perbedaan tafsir di lapangan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta menerima paparan mengenai sejumlah poin perubahan penting dalam perda, termasuk penyesuaian pengenaan pajak daerah, mekanisme retribusi, serta aturan pelaksanaannya.
Penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi diskusi agar pihak terkait dapat memahami secara rinci ketentuan teknis yang akan diterapkan.
Wakil Ketua DPRD Kutim, Sayid Anjas, menambahkan bahwa penyamaan persepsi sangat dibutuhkan agar implementasi perda berjalan efektif.
“Kalau pemahaman di lapangan sudah sama, penerapan aturan bisa berjalan lebih tertib dan transparan,” ujarnya.
Diketahui, pelaksanaan sosialisasi perda tahun ini dipusatkan di beberapa titik strategis. Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) II digelar di Kecamatan Teluk Pandan, tepatnya di area PT Indominco Mandiri.
Dapil III dilaksanakan di Kecamatan Long Mesangat, Dapil IV di Desa Batu Redi Kecamatan Telen, dan Dapil V di Kecamatan Sangkulirang.
Sementara itu, anggota DPRD dari Dapil I diberikan keleluasaan untuk berpartisipasi di dapil lain sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pengaturan ini dilakukan agar penyebarluasan informasi mengenai produk hukum daerah dapat berjalan merata dan efektif di seluruh wilayah Kutai Timur.ADV
![]()












