Kutai Timur-Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menetapkan target penurunan angka stunting sebesar 2 persen setiap tahun, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) mengenai penanganan stunting.
Meski demikian, Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, meyakini bahwa capaian tersebut dapat melampaui target jika koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dapat berjalan optimal.
“Kalau kolaborasi ini berjalan efektif dan tidak hanya berhenti di seremoni, saya yakin hasilnya bisa di atas dua persen,” ucap Junaidi kepada awak media.
DPPKB Kutim menerapkan strategi berbasis aksi nyata melalui pendekatan jemput bola dengan mengerahkan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh kecamatan.
Keduanya berperan melakukan verifikasi kondisi keluarga berisiko untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam intervensi benar-benar akurat dan tepat sasaran.
Upaya percepatan penurunan stunting di Kutim kini tidak hanya terfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga meliputi perbaikan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.
Program tersebut mencakup penyediaan akses air bersih, pembangunan sarana sanitasi seperti jamban, hingga pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang masuk kategori berisiko.
“Jangan sampai bantuan diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. PLKB harus memastikan kebenaran data di lapangan agar tidak salah sasaran,” jelasnya.
DPPKB turut bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta perusahaan tambang di Kutim untuk memperkuat sinergi antarinstansi dan memperluas cakupan program. Junaidi menegaskan bahwa kekuatan utama Kutim terletak pada semangat gotong royong yang dibangun bersama.
“Semua pihak sudah bergerak. Dengan kerja bersama seperti ini, Kutim bisa jadi daerah percontohan nasional dalam percepatan penurunan stunting,” pungkasnya. (ADV)
![]()












