Kutai Timur – Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Yusri Yusuf mengingatkan pemerintah daerah agar tidak bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ia menilai potensi pemotongan DBH di tahun mendatang harus menjadi alarm serius bagi Pemkab Kutim untuk menyiapkan langkah antisipasi yang lebih kreatif dan inovatif.
Menurut Yusri, kemandirian ekonomi mustahil terwujud jika pemerintah hanya mengandalkan transfer pusat. Kutai Timur, katanya, memiliki banyak potensi ekonomi yang bisa dioptimalkan apabila pemerintah berani mengambil kebijakan yang strategis dan produktif.
“Terkait pengembangan ekonomi, harapannya pemerintah punya kreativitas atau solusi nantinya suatu saat,” tegasnya.
Ia menilai sektor pertanian, perikanan, UMKM, serta ekonomi kreatif dapat menjadi penopang kuat di tengah ketidakpastian fiskal.
Pemda diminta tidak hanya fokus pada pendapatan dari pusat, tetapi memperluas sumber pendapatan daerah melalui pengembangan potensi lokal.
“Di tahun depan kita harus punya kreativitas, punya solusi konkret untuk mengatasi nantinya kekurangan anggaran. Kalau betul-betul terjadi pemotongan DBH,” ujarnya.
Yusri menekankan bahwa penyusunan anggaran 2026 harus berfokus pada program-program yang memberi dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Tanpa strategi cadangan yang matang, pemerintah akan kesulitan menjaga stabilitas pembangunan di tengah tekanan fiskal.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Dukungan terhadap UMKM, perluasan akses permodalan, serta peningkatan kapasitas SDM dinilai sebagai kunci pertumbuhan ekonomi Kutim ke depan.
Dengan kreativitas dan kerja bersama, Yusri optimistis Kutai Timur mampu tetap tumbuh meskipun menghadapi tantangan fiskal.
“Kita harus bergerak lebih cepat dan inovatif agar Kutai Timur tetap maju dan mandiri,” pungkasnya.ADV
