Kutai Timur – Penyaluran bantuan ekonomi kreatif (ekraf) di Kutai Timur akan diperketat. DPRD Kutim menegaskan bahwa bantuan pemerintah harus difokuskan hanya kepada pelaku usaha yang telah terbukti mampu bertahan dan memiliki rekam jejak usaha yang jelas, bukan kepada pemula yang belum memiliki pengalaman.
Anggota Komisi B DPRD Kutim, Yusri Yusuf, menyampaikan bahwa pengalaman usaha menjadi syarat penting agar bantuan benar-benar memberikan hasil.
Ia menilai pemberian bantuan kepada pelaku baru berisiko tidak efektif karena mereka belum memahami pengelolaan usaha secara menyeluruh.
“Kami membantu yang betul-betul kekurangan bantuan, bukan orang baru. Biarkan mereka berjalan dulu, punya pengalaman, sudah tahu seluk-beluk usaha, baru kita dukung,” tegasnya.
Yusri menjelaskan bahwa evaluasi program sebelumnya menunjukkan bantuan kepada pelaku berpengalaman lebih berkelanjutan.
“Mereka cenderung memanfaatkan dana secara tepat dan mampu meningkatkan kapasitas usaha setelah mendapatkan dukungan,” terangnya.
Pemerintah daerah kini mengubah pendekatan dari bantuan massal menjadi bantuan selektif berbasis rekam jejak.
Pelaku usaha yang memiliki operasional berjalan minimal satu hingga dua tahun akan menjadi prioritas penyaluran.
Sementara itu, pelaku usaha pemula tetap difasilitasi melalui program pendampingan terpisah. Pemerintah menyediakan pelatihan manajemen dasar, literasi keuangan, hingga strategi pemasaran untuk mempersiapkan mereka sebelum dapat menerima bantuan.
Kebijakan ini dirancang agar ekosistem usaha di Kutim tumbuh lebih terstruktur. Pelaku berpengalaman naik kelas dengan dukungan penuh, sementara pelaku pemula dibina hingga siap bersaing.
“Dinas teknis juga telah menyiapkan mekanisme verifikasi untuk memastikan penerima bantuan benar-benar layak,” imbuhnya.
Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk menilai kondisi usaha dan memastikan pemanfaatan bantuan tepat guna.
Pemerintah berharap kebijakan selektif ini akan meningkatkan efektivitas anggaran daerah serta memperkuat kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kutim.
“Nanti akan ada evaluasi berkala untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan pelaku ekraf di lapangan dan memastikan bantuan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.ADV
![]()












