Samarinda – Pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur 2026 menjadi tantangan bagi rencana pembangunan sekolah baru di sejumlah wilayah. Penyesuaian anggaran ini memaksa pemerintah daerah melakukan rasionalisasi, termasuk terhadap proyek pendidikan yang sangat dibutuhkan, khususnya sekolah menengah atas.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menekankan bahwa meski dana terbatas, komitmen untuk memperluas akses pendidikan tidak boleh terganggu.
“Kendati APBD terbatas, kebutuhan pendidikan tetap prioritas. Yang harus dilakukan sekarang adalah menentukan skala prioritas berdasarkan urgensi,” ujar Andi beberapa hari lalu.
Menurutnya, setiap usulan pembangunan sekolah harus melalui kajian matang, mulai dari keabsahan lahan hingga analisis jumlah siswa dan kesiapan sarana prasarana.
“Kita harus memastikan proyek yang dijalankan benar-benar layak dan sesuai kebutuhan. Tidak semua bisa dibangun sekaligus,” jelasnya.
Andi menambahkan, pembangunan sekolah bukan hanya soal menambah gedung fisik, tetapi memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kaltim.
“Baik di Kukar, Balikpapan, Samarinda, maupun daerah lainnya, siswa harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tanpa harus menempuh jarak jauh,” tambahnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, DPRD dan pemerintah provinsi akan bekerja sama mencari solusi agar proses pembangunan sekolah tetap berjalan sesuai roadmap pendidikan jangka panjang.
“Kami akan terus mengawal dan mendorong agar pemerataan pendidikan tetap menjadi prioritas. Ini investasi masa depan Kalimantan Timur,” pungkas Andi.(Adv/DprdKaltim)
