AdvertorialKominfo Kutai Timur

Kutim Perketat Upaya Cegah Pernikahan Anak, DPPPA Gelar Sosialisasi Konseling Dispensasi Kawin

Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai mengambil langkah lebih serius dalam menekan praktik pernikahan usia dini.

Melalui Bidang Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menggelar Sosialisasi Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin 2025

Kegiatan ini menghadirkan 120 peserta dari beragam elemen masyarakat, mulai dari lintas sektor pemerintah, guru bimbingan konseling, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga siswa-siswi SMA yang selama ini menjadi kelompok paling rentan terhadap praktik perkawinan anak.

Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Pengadilan Agama Sangatta, yang memaparkan berbagai pertimbangan psikologis, hukum, dan sosial yang sering luput dipahami masyarakat ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Dalam beberapa tahun terakhir, permohonan dispensasi di Indonesia memang menunjukkan tren peningkatan sehingga diperlukan intervensi pendidikan yang lebih kuat.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPPA Kutim, Rita Winami, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi pintu masuk penting untuk mengubah perspektif masyarakat terkait risiko pernikahan di usia anak.

“Sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada remaja dan orang tua mengenai dampak pernikahan usia anak, serta prosedur konseling yang wajib dilalui sebelum pengajuan dispensasi kawin,” ujar Rita dalam pemaparannya.

Rita menjelaskan, seluruh materi yang disampaikan merujuk pada sejumlah regulasi penting, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, serta program kerja Bidang Pemenuhan Hak Anak tahun 2025.

DPPPA Kutim menetapkan empat tujuan utama kegiatan tersebut:

  1. Memberikan edukasi mengenai dampak negatif pernikahan anak dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, dan pendidikan.

  2. Menjelaskan aturan dan mekanisme pengajuan dispensasi kawin serta peran layanan konseling sebagai tahapan wajib.

  3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak dan perlindungan dari praktik perkawinan dini.

  4. Membangun jejaring kerja lintas instansi untuk memperkuat pencegahan pernikahan anak di tingkat daerah.

Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini bukan sekadar pemenuhan program tahunan, tetapi bagian dari upaya sistematis pemerintah daerah (pemda) untuk menekan angka perkawinan anak yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas generasi muda.

“Kami berharap pemahaman peserta mengenai bahaya dan konsekuensi pernikahan usia dini semakin meningkat. Selain itu, informasi mengenai prosedur layanan konseling sebelum pengajuan dispensasi kawin dapat tersampaikan dengan tepat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja.

“Pencegahan perkawinan anak tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, tetapi memerlukan koordinasi seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya. (ADV/TS)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *