DPRD Kaltim

Dukungan Pemda untuk Madrasah Bisa Lewat Skema Kolaborasi, DPRD Kaltim Dorong Kerja Sama dengan Kemenag

Samarinda – Kebutuhan madrasah terhadap dukungan pembiayaan menjadi perhatian serius, seiring meningkatnya tuntutan mutu pendidikan dan kebutuhan operasional yang terus bertambah. Selama ini, sebagian pengelola madrasah mengalami kesulitan memperoleh bantuan dari pemerintah daerah karena perbedaan pemahaman mengenai kewenangan pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

 

Kondisi ini membuat sejumlah program pengembangan kualitas guru dan fasilitas pendidikan sering tertunda. Banyak masyarakat beranggapan bahwa madrasah tidak bisa dibantu oleh pemerintah daerah karena berada di bawah pengawasan Kementerian Agama (Kemenag).

 

Pandangan ini menimbulkan kesenjangan, padahal banyak madrasah membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidik, sarana, dan program belajar-mengajar. Persoalan ini kemudian disampaikan langsung oleh pengawas madrasah kepada DPRD Kaltim agar mendapat perhatian serius.

 

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki ruang regulatif untuk memberikan dukungan.

 

“UU Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan pengelolaan keuangan daerah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk membantu madrasah tanpa melanggar kewenangan. Anak-anak Kaltim berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang merata,” ujar Agus, Rabu (26/11/2025).

 

Agus menjelaskan, bantuan bisa disalurkan selama mekanismenya disesuaikan dengan aturan dan dibahas bersama Kemenag. Penyaluran dapat dilakukan melalui skema kolaborasi yang didukung peraturan pemerintah maupun peraturan daerah.

 

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara Pemprov Kaltim dan Kemenag agar mekanisme dan batas kewenangan jelas. DPRD Kaltim akan mendokumentasikan seluruh aspirasi madrasah dan meneruskannya ke pimpinan untuk dibahas dengan eksekutif, sehingga tidak terjadi kesenjangan dengan lembaga pendidikan lain.

 

“Yang penting mekanismenya sesuai regulasi, sehingga bantuan bisa diberikan secara tepat. Kami akan teruskan kepada pemerintah provinsi,” tutupnya Agus.

 

Agus berharap, melalui kolaborasi yang tepat, Pemprov Kaltim dan Kemenag dapat menyusun skema pendanaan yang berkelanjutan, sehingga peningkatan layanan pendidikan bisa dinikmati merata di semua madrasah di Kalimantan Timur.(Adv/DprdKaltim)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *