AdvertorialKominfo Kutai Timur

Kutim Kebut Tekan Perkawinan Anak, DPPPA Perketat Dispensasi dan Perluas Edukasi hingga Desa

Kutai Timur — Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali memasang target besar: menurunkan angka perkawinan usia anak yang selama beberapa tahun terakhir menempatkan daerah ini pada posisi mengkhawatirkan di tingkat provinsi.

Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), pemerintah daerah (pemda) kini mengintensifkan edukasi, memperketat mekanisme dispensasi kawin, dan memperluas koordinasi lintas sektor.

Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang digelar di Ruang Rapat DPPPA Kutim.

Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat serta perangkat daerah untuk menyamakan persepsi tentang risiko perkawinan anak.

Data DPPPA menunjukkan bahwa sepanjang 2024 terdapat 109 kasus perkawinan usia anak, menempatkan Kutim sebagai daerah dengan kasus tertinggi kedua di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Hingga Oktober 2025, laporan kasus telah mencapai 90 kasus, membuat upaya pencegahan menjadi semakin mendesak.

Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama dengan DPPPA Kaltim untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Hari ini kami bersama DP3A provinsi melakukan sosialisasi agar seluruh stakeholder memiliki pemahaman yang sama dan berkomitmen menekan angka perkawinan usia anak. Target kami, pada tahun 2026 Kutim tidak lagi berada di posisi tinggi dalam kasus tersebut,” ujar Idham pada pemaparannya.

Langkah preventif lain dilakukan melalui jalur hukum. Idham menyampaikan bahwa DP3A Kutim baru saja menandatangani MoU dengan Pengadilan Agama dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) untuk memperketat proses pengajuan dispensasi kawin.

“Setiap pengajuan dispensasi kini harus diawali dengan asesmen psikologis dan layanan konseling, baik bagi calon pengantin maupun orang tua. Tujuannya agar mereka memahami risiko dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak,” jelasnya.

Selain memperketat proses, DPPPA juga menggerakkan edukasi langsung hingga tingkat desa melalui kampanye, dialog tokoh masyarakat, dan penyuluhan yang menekankan pentingnya pendidikan serta hak anak atas masa tumbuh yang aman.

“Kami berharap angka ini tidak bertambah hingga akhir tahun. Dengan sosialisasi berkelanjutan dan kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta pemangku kebijakan, kami optimistis kasus perkawinan anak bisa terus ditekan,” harapannya.

Serangkaian langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Kutim untuk menjamin masa depan generasi mudanya.

Dengan menahan laju perkawinan anak, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang layak dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kesehatan, perlindungan, dan daya saing mereka. (ADV/TS)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *