Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menyoroti adanya dugaan perilaku tidak profesional dari oknum staf kampus yang disinyalir menghambat layanan akademik dan administrasi mahasiswa. Sorotan ini muncul setelah dirinya menerima sejumlah testimoni dan laporan dari mahasiswa yang kesulitan mendapatkan hak-hak layanan mereka di institusi pendidikan. Agusriansyah mengungkapkan bahwa laporan yang masuk menyebutkan adanya mahasiswa yang dipersulit dalam urusan administrasi tertentu karena tindakan beberapa staf yang dinilai tidak profesional.
Ia menekankan bahwa setiap kampus memiliki hierarki dan struktur yang jelas. Oleh karena itu, jika ada staf yang terbukti mempersulit mahasiswa, pimpinan lembaga harus segera mengambil tindakan dan tidak membiarkan masalah ini berlarut. Menurutnya, dunia pendidikan sudah cukup kompleks dengan berbagai tantangan di luar lingkungan kampus. Jika institusi pendidikan justru menjadi bagian dari masalah dengan menghambat layanan, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan motivasi belajar mahasiswa. Mahasiswa telah menghadapi banyak persoalan lain, dan penambahan hambatan layanan akademik hanya akan mengganggu mental mereka.
Meski demikian, Agusriansyah mengingatkan pentingnya proses verifikasi dan validasi sebelum pihak kampus mengambil langkah lebih jauh. Ia meminta agar kampus memastikan kebenaran laporan tersebut secara proporsional dan objektif. Proses ini penting agar tindakan yang diambil terhadap oknum staf tidak terkesan sewenang-wenang. Verifikasi harus mencakup bentuk spesifik penghambatan yang terjadi, identitas staf yang terlibat, dan penyebab mendasar dari masalah tersebut. Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa tugas utama birokrasi kampus adalah memberikan kemudahan, bukan menciptakan masalah baru. Oleh karena itu, setiap institusi pendidikan didesak untuk memperkuat sistem pelayanan agar lebih transparan, cepat, dan responsif terhadap keluhan mahasiswa.
