Samarinda – DPRD Kalimantan Timur terus memperkuat landasan hukum bagi pengelolaan Perusda agar mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi daerah. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah penyusunan Raperda Penyertaan Modal, yang akan menjadi acuan baru dalam proses penanaman modal oleh pemerintah daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menegaskan bahwa raperda tersebut tidak akan mengubah atau menata ulang penyertaan modal lama. Regulasi ini dipersiapkan khusus untuk penyertaan modal yang akan dilakukan di masa mendatang.
“Penyertaan modal yang sudah berjalan tidak termasuk dalam aturan ini. Ini untuk yang baru saja,” jelasnya, Rabu (26/11/2025).
Ia menambahkan, penyusunan raperda ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi daerah mengikuti arahan pemerintah pusat. Karena itu, regulasi baru ini dirancang agar setiap penyertaan modal memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Kalau nanti ada Perusda mau disertai modal, aturan yang dipakai ya yang ini,” katanya.
Baharuddin menilai payung hukum baru ini sangat penting untuk mencegah inkonsistensi kebijakan, sekaligus memastikan investasi pemerintah daerah benar-benar memberikan kontribusi ekonomi dan tidak membebani keuangan daerah.
“Ini untuk memastikan uang negara digunakan secara akuntabel,” tutupnya.
Raperda tersebut selanjutnya akan masuk dalam pembahasan bersama Pemprov Kaltim. Harapannya, aturan ini mampu mendorong perbaikan kinerja seluruh Perusda sehingga pengelolaan aset daerah semakin profesional dan terpercaya. (Adv/DprdKaltim)
![]()












