DPRD Kaltim

Penyesuaian Pajak Daerah Bersifat Wajib, DPRD: Tak Perlu Naskah Akademik

Samarinda – Pemerintah pusat menerbitkan regulasi baru yang mewajibkan daerah melakukan penyesuaian terkait pajak dan retribusi. Menyikapi hal itu, DPRD Kaltim memastikan bahwa perubahan perda yang diajukan Pemprov merupakan tindak lanjut atas aturan yang bersifat mandatory.

 

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menegaskan bahwa daerah harus mengikuti ketentuan tersebut.

 

“Ada aturan lebih tinggi yang mengatur, sehingga daerah wajib menyesuaikan,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

 

Ia juga menjelaskan bahwa raperda mandatory ini diproses dengan mekanisme khusus. Tidak seperti raperda lain, penyesuaian ini tidak membutuhkan naskah akademik.

 

“Tidak perlu naskah akademik karena sifatnya wajib. Kita hanya perlu nota penjelasan dari Pemprov mengenai perubahan yang dimaksud,” jelasnya.

 

Meski demikian, DPRD tetap akan mencermati setiap poin perubahan untuk memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

 

Menurut Baharuddin, penyesuaian yang diwajibkan pusat tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kondisi di daerah.

 

“Penyesuaian wajib, tapi implementasinya harus hati-hati,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *