Kutai Timur — Upaya menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus diperkuat melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif lintas instansi.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim kembali menggelar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Perkawinan Usia Anak, sebuah program lanjutan yang dijalankan bersama DPPPA Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor DPPPA Kutim ini dihadiri oleh jajaran DPPPA Kaltim, perwakilan guru dan siswa SMA, anggota Karang Taruna, serta Forum Anak Kutim yang selama ini menjadi pelopor gerakan suara anak di daerah.
Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, dalam sambutannya menekankan bahwa pencegahan perkawinan usia anak membutuhkan dukungan penuh seluruh lapisan masyarakat.
“Apapun alasannya, anak-anak kita harus tetap sekolah. Perlu komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Idham pada paparannya.
Idham turut menyampaikan apresiasi kepada DPPPA Provinsi Kaltim atas kepercayaan menjadikan Kutim salah satu daerah pelaksana edukasi pencegahan ini.
Ia berharap para guru, siswa, dan Forum Anak yang hadir dapat menjadi agen penyebar informasi dan meneruskan edukasi di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, Kepala DPPPA Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita, menegaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak merupakan amanat hukum nasional dan bagian dari perlindungan hak anak.
“Sebelumnya batas usia perkawinan adalah 16 tahun, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimalnya menjadi 19 tahun. Hal ini penting untuk melindungi anak dari dampak buruk perkawinan dini,” jelasnya.
Noryani mengungkapkan bahwa perkawinan usia anak berpotensi menimbulkan berbagai risiko: mulai dari ketidakmatangan mental, kerentanan secara sosial, hingga tingginya potensi kekerasan dalam rumah tangga.
“Kami ingin mempersiapkan generasi emas yang sehat secara fisik, mental, emosional, dan spiritual,” sambungnya.
Data DPPPA Provinsi menunjukkan bahwa Kutim mencatat 109 kasus perkawinan anak pada tahun 2024, menjadikannya daerah dengan angka tertinggi kedua di Kalimantan Timur (Kaltim).
Kondisi ini, menurut Noryani, harus menjadi alarm bagi semua pihak agar lebih aktif mencegah praktik perkawinan anak di lingkungan sekitar.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan kasus perkawinan anak dan menghindari praktik perkawinan siri yang semakin menyulitkan penanganan hukum.
“Perkawinan usia anak lebih banyak membawa dampak negatif. Karena itu, kita semua harus berkolaborasi dan bersinergi mencegahnya,” tegasnya.
Kegiatan KIE dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kementerian PPPA RI dan Dinas Kesehatan (Dineks) Kaltim, yang membahas dampak kesehatan hingga dinamika psikososial yang dihadapi anak korban perkawinan dini.
Melalui gerakan edukatif yang berkesinambungan ini, Pemkab Kutim memastikan setiap anak mendapatkan ruang aman untuk tumbuh, belajar, dan berkembang tanpa terhalang praktik perkawinan usia dini yang merampas masa depan mereka. (ADV/TS)
![]()












